TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan Warsawa dan Uni Eropa memanas. Putusan Mahkamah Konstitusi Polandia yang menantang supremasi hukum Uni Eropa menjerumuskan Uni Eropa ke dalam krisis eksistensial pada hari Jumat, 8 Oktober 2021, dan meningkatkan kemungkinan Polandia meninggalkan blok 27 negara itu.

Politisi di seluruh Eropa menyuarakan kekecewaan atas langkah pengadilan Polandia yang dinilai melemahkan pilar hukum dasar berdirinya UE, dengan seorang menteri memperingatkan negara Eropa timur itu bahwa mereka "bermain dengan api".

Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, mengatakan dia "sangat prihatin" dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Polandia pada hari Kamis dan bahwa eksekutif yang dia pimpin akan melakukan semua yang dia bisa untuk memastikan keunggulan hukum Uni Eropa.

Menyambut putusan pengadilan, Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengatakan negaranya ingin tetap berada dalam kelompok perdagangan dan politik kaya itu, tetapi setiap negara anggota harus diperlakukan sama dan dengan hormat.

Warsawa telah lama berselisih dengan Brussel terkait standar demokrasi dan independensi peradilannya. Tapi keputusan Kamis bahwa bagian dari undang-undang Uni Eropa tidak sesuai dengan konstitusi Polandia menempatkan Warsawa dan Brussel pada jalur yang berseberangan.

"Kami harus menyatakan dengan jelas bahwa pemerintah di Polandia ini sedang bermain api," kata menteri luar negeri Luksemburg, Jean Asselborn, saat tiba untuk pertemuan para menteri Uni Eropa di Luksemburg.

"Keutamaan hukum Eropa sangat penting untuk integrasi Eropa dan hidup bersama di Eropa. Jika prinsip ini dilanggar, Eropa seperti yang kita kenal, yang dibangun dengan perjanjian Roma, akan lenyap," katanya seperti dikutip Reuters.

Menteri Urusan Eropa Prancis Clement Beaune mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi Polandia merupakan serangan terhadap Uni Eropa yang dapat menyebabkan sanksi ekonomi terhadap Warsawa.

"Ini paling serius ... Ada risiko de facto keluar dari Uni Eropa," kata Beaune kepada BFM TV, namun ia menambahkan bahwa dia tidak ingin Polandia meninggalkan blok tersebut.

Mungkinkah Terjadi Polexit Mengikuti Brexit?

Partai Hukum dan Keadilan (PiS) Polandia, yang saat ini memerintah, mengatakan tidak memiliki rencana untuk "Polexit" dan - tidak seperti Inggris sebelum referendum Brexit pada 2016 - dukungan populer untuk keanggotaan UE tinggi di Polandia.

Pengadilan Konstitusional mengambil kasus ini setelah Perdana Menteri Mateusz Morawiecki bertanya apakah lembaga-lembaga Uni Eropa dapat menghentikan Polandia untuk mengatur ulang peradilannya.

"Kami menginginkan komunitas yang saling menghormati dan bukan pengelompokan mereka yang setara dan lebih setara. Ini adalah komunitas kami, Persatuan kami," kata Morawiecki di Facebook, merujuk pada UE. "Ini adalah jenis Persatuan yang kami inginkan dan Persatuan seperti itulah yang akan kami buat."

Von der Leyen mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 450 juta warga Uni Eropa dan bisnisnya membutuhkan kepastian hukum, dan eksekutifnya akan menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya berdasarkan perjanjian Uni Eropa untuk memastikan bahwa hukum blok itu memiliki keunggulan di atas hukum nasional.

Dia mengatakan Komisi akan melakukan analisis cepat untuk memutuskan langkah selanjutnya. Pejabat di Brussel mengatakan keputusan itu dapat menyebabkan serangkaian denda dan kasus hukum terhadap Warsawa yang akan memakan waktu berbulan-bulan, jika tidak bertahun-tahun, untuk diselesaikan.