Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Menteri Keuangan Rishi Sunak mengambil bagian dalam pelajaran sains di King Solomon Academy di Marylebone, London, Inggris, 29 April 2021. [Dan Kitwood/Pool via REUTERS/File Foto]
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Inggris memutuskan untuk membatalkan kebijakan paspor vaksin COVID-19 yang sebelumnya akan diwajibkan untuk memantau siapa yang sudah divaksin dan belum. Detil keputusan tersebut akan disampaikan PM Inggris Boris Johnson pada rapat COVID-19 pada Selesa esok yang juga akan membahas strategi menghadapi pandemi kala musim dingin.
Menurut laporan Reuters, keputusan Johnson menghapus kebijakan paspor vaksin COVID-19 diduga untuk kembali menarik dukungan. Beberapa pekan terakhir, Johnson dikritik karena menaikkan pajak dengan dalih untuk merespon krisis pelayaanan kesehatan dan sosial.
Menteri Kesehatan Sajid Javid berkata mengkonfirmasi keputusan Johnson menghapus paspor vaksin COIVID-19. Menjelaskan alasan di balik keputusan itu, Javid berkata Inggris ingin fokus ke menggenjot kampanye vaksinasi dan tes vaksin COVID-19 dibanding memaksimalkan penggunaan paspor vaksin jelang musim dingin.
"Memasuki musim dingin, Perdana Menteri Inggris ingin menetapkan rencana untuk mengendalikan pandemi selama beberapa bulan ke depan. Kami juga ingin memperlihatkan bahwa strategi vaksinasi berjalan sejauh ini," ujar Javid, dikutip dari kantor berita Reuters, Senin, 13 September 2021.
Javid juga mensinyalkan tidak akan ada lockdown lagi di Inggris selama musim dingin nanti. Walau begitu, ia berkata bahwa pembatasan sosial akan tetap ketat karena pemerintah Inggris tidak ingin gegabah.
Berdasarkan kabar yang beredar, Inggris juga akan mengumumkan program penyuntikkan dosis ketiga pada rapat esok Selasa. Jika tak ada halangan, booster shot bakal mulai diberikan per September ini.
Pelaku industri hiburan malam di Inggris mengapresiasi kebijakan administrasi Johnson membatalkan paspor vaksin COVID-19. Menurut mereka, hal itu akan mempermudah para pelaku industri untuk menggenjot akvititas ekonomi dan memperbaiki dampak pandemi selama musim dingin.
Partai Buruh selaku oposisi memberikan apresiasi serupa ke Boris Johnson. Namun, mereka mengingatkan agar Johnson tidak kebablasan melonggarkan pembatasan sosial karena musim dingin umumnya membebani sistem kesehatan nasional Inggris (NHS).
"Kami tahu musim dingin akan sangat berat. NHS sendiri memprediksi musim dingin terburuk tahun ini karena akan makin banyak kasus flu dan gangguan pernafasan," ujar Kepala Kebijakan Kesehatan di Partai Buruh Inggris, Jonathan Asworth.
Per berita ini ditulis, Inggris tercatat memiliki 7,2 juta kasus dan 134 ribu kematian akibat COVID-19. Per harinya, Inggris bisa mencatatkan 20 ribu lebih kasus baru.
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
1 hari lalu
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.
