Perdana Menteri baru Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengambil sumpah jabatan saat pelantikannya di Istana Nasional di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 Agustus 2021. Ismail Sabri Yaakob mengambil sumpah jabatan di depan raja dan pemimpin koalisi lainnya, termasuk mantan perdana menteri Najib Razak. Malaysia Information Department/Khirul Nizam Zanil/Handout via REUTERS
TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob akan mengesahkan kerjasama antara koalisi pemerintahan dan koalisi oposisi Senin ini, 13 September 2021. Dikutip dari kantor berita Reuters, langkah tersebut salah satunya diambil untuk menjaga kestabilan politik di Malaysia yang diguncang berbagai isu beberapa bulan terakhir.
Selain untuk menjaga kestabilan politik di Malaysia, langkah terkait juga diambil untuk menjaga dukungan di parlemen. Dengan begitu, Ismail Sabri Yaakob bisa memenangkan voting kepercayaan di parlemen plus meminimalisir potensi dimakzulkan di masa depan.
Diberitakan sebelumnya, Ismail Sabri Yaakob diangkat menjadi PM Malaysia pada Agustus lalu setelah pendahulunya, Muhyiddin Yassin, ditekan untuk mundur. Namun, Ismail Sabri Yaakob tidak mengumpulkan dukungan dominan di parlemen yang mendorong Kerajaan Malaysia mewajibkannya mengikuti voting kepercayaan.
"Kami telah sepakat untuk bersama-sama fokus pada perubahan dan reformasi. Memo kesepakatan ini bertujuan untuk mengembalikan stabilitas politik di tengah upaya menghadapi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi Malaysia," ujar pernyataan pers bersama yang dirilis pada Ahad kemarin oleh perwakilan pemerintahan dan koalisi oposisi yang dipimpin Pakatan Harapan.
Ismail Sabri Yaakob sudah mengambil sejumlah langkah untuk memastikan dukungan kepadanya solid. Salah satu di antaranya adalah kebijakan membatasi batas periode kepemimpinan seorang PM menjadi 10 tahun saja.
Selain itu membatasi periode kepemimpinan PM, Ismail Sabri Yaakon juga menawarkan aturan perlunya kesepakatan bipartisan untuk semua rancangan legislasi yang dibawa ke parlemen plus mengurangi aturan usia minimum seseorang boleh mengikuti pemilu. Ke depannya, usia 18 tahun sudah bisa mengikuti pemilu sementara sekarang seseorang harus berusia 21 tahun dulu.
Sebagai catatan, Malaysia sudah dilanda ketidakstabilan politik sejak tahun 2018. Hal itu dimulai dengan kalahnya Partai UMNO pada pemilu tahun itu. Padahal, UMNO memimpin pemerintahan selama 60 tahun sejak kemerdekaan Malaysia. UMNO, pada saat itu, dilanda kasus korupsi yang menjerat pejabat-pejabatnya.
Dua pemerintahan jatuh sejak saat itu, gagal menyelesaikan periode administrasi hingga usai. Kemenangan Ismail Sabri Yaakob adalah untuk pertama kalinya UMNO kembali ke pemerintahan sejak 2018.
