TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin negara-negara G7 diagendakan bertemu Selasa ini untuk membahas isu Taliban di Afghanistan. Menurut diplomat Uni Erop, salah satu hal yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut adalah sikap negara G7 terhadap pemerintahan Taliban, apakah akan mengakuinya atau tidak.

"Para pemimpin G7 akan mencoba berkoordinasi perihal apakah mereka akan mengakui Taliban atau kapan mereka akan mengakui Taliban di Afghanistan," ujar diplomat Uni Eropa, yang enggan disebutkan namanya, dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa, 24 Agustus 2021.

Seperti diberitakan sebelumnya, Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan pada 14 Agustus lalu. Hal tersebut dicapai Taliban usai mereka berhasil menguasai wilayah-wilayah perbatasan plus ibu kota berbagai provinsi. Kemenangan mereka ditandai dengan kaburnya Presiden Ashraf Ghani dari Afghanistan.

Berbagai negara heboh sejak Taliban berkuasa. Kehebohan itu, selain disebabkan perkara evakuasi warga di Afghanistan, juga soal perlu diakuinya Taliban atau tidak. Mereka khawatir Taliban akan melanggar Hak Asasi Manusia warga Afghanistan dengan kuasa barunya. Apalagi, Taliban sudah menegaskan tak akan ada demokrasi di Afghanistan.

Dari kiri ke kanan: Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kanselir Jerman Angela Merkel berpose untuk foto bersama di KTT G7, di Carbis Bay, Inggris, 11 Juni 2021. [Patrick Semansky/Pool via REUTERS]

Amerika, pekan lalu, menyatakan akan mengakui pemerintahan Taliban jika mereka berjanji menghargai dan melindungi HAM, terutama untuk kelompok perempuan. Sebab, ketika Taliban berkuasa di tahun 1996-2001, kelompok yang paling menjadi korban pelanggaran HAM adalah kelompok perempuan. Taliban berjanji akan berubah, namun berbagai negara skeptis.

Pertemuan G7 pada Selasa ini dianggap berbagai pihak akan menjadi momen yang pas bagi Amerika, Inggris, Italia, Prancis, Jerman, Kanada, dan Jepang untuk bersama-sama memikirkan sikap terbaik. Sikap itu bisa mengakui Taliban atau malah memberikan sanksi untuk mendesak perlindungan HAM.

"Pengakuan adalah salah satu daya tawar yang kita masih miliki," ujar mantan diplomat Amerika yang sempat menjadi Kepala Misi Diplomatik Amerika di Kabul dari 2017-2018, Annie Pforzheimer.

Di luar masalah pengakuan, hal-hal lain soal Taliban yang akan dibahas berkaitan dengan perpanjangan tenggat evakuasi warga ke bulan September, ancaman serangan oleh ISIS-K, serta bantuan kemanusiaan. Kemarin, WHO melaporkan bahwa bantuan seberat 500 ton tertahan karena kacaunya situasi di bandara Hamid Karzai, Kabul.

Pihak Taliban mengklaim negara-negara asing belum mengajukan perpanjangan durasi evakuasi di Afghanistan ke mereka. Dan, kalaupun mereka mengajukan, Taliban menyatakan tidak akan memberikan izin.

Baca juga: Boris Johnson Minta Joe Biden Perpanjang Durasi Evakuasi Warga Afghanistan

ISTMAN MP | REUTERS