Presiden Brasil Diselidiki Karena Menuding Pemilu Tahun Depan Curang

Reporter

Tempo.co

Rabu, 4 Agustus 2021 05:30 WIB

Presiden Brasil Jair Bolsonaro naik kendaraan setelah menghadiri Misa di sebuah gereja Katolik di Brasilia, Brasil 1 Juli 2021. REUTERS/Adriano Machado

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Brasil memutuskan membuka penyelidikan terhadap Presiden Jair Bolsonaro atas pernyataannya yang mengklaim akan ada kecurangan dalam pemilihan tahun depan. Bolsonaro diperkirakan akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua pada 2022. Ia telah berulang kali mengatakan sistem pemungutan suara elektronik Brasil rentan terhadap penipuan.

Para kritikus mengatakan Jair Bolsonaro, seperti mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia telah membuat klaim yang tak berdasar dan membuat dirinya tak bisa menerima jika kalah dalam pemilu pada 2022.

Pengadilan juga meminta Mahkamah Agung menyelidiki apakah Bolsonaro melakukan kejahatan dengan menyerang sistem pemilihan di media sosial. Pernyataan Bolsonaro itu juga mengancam demokrasi Brasil.

Penyelidikan terhadap Bolsonaro dilakukan setelah ia menuduh anggota pengadilan akan membantu mantan Presiden sayap kiri Luiz Inacio Lula da Silva kembali berkuasa.

Jair Bolsonaro meminta digunakannya kertas suara yang dapat dihitung jika hasil pemilihan dipermasalahkan. Saat ini pemilu di Brasil menggunakan pemungutan suara cara elektronik. Dia menyatakan kemungkinan tidak akan menerima hasil pemilihan presiden tahun depan jika sistemnya tidak diubah.

Advertising
Advertising

Selama akhir pekan, para pendukung Jair Bolsonaro mengadakan demonstrasi di beberapa kota untuk mendukung usulannya.

Sebelumnya Senin, kelompok 18 yang di antaranya beranggotakan mantan hakim Mahkamah Agung Brasil menyatakan sistem pemilihan bebas dari penipuan. "Brasil telah menghapus sejarah kecurangan pemilu," kata para hakim dalam sebuah pernyataan.

Pemungutan suara elektronik sudah digunakan sejak 1996 dan tidak pernah ada kasus kecurangan. "Sistem pemungutan suara elektronik tunduk pada audit sebelum, selama dan setelah pemilihan," kata para hakim.

Seluruh proses pemilu dipantau oleh partai politik, jaksa, polisi federal, universitas dan Asosiasi Pengacara Brasil.

Para hakim mengatakan surat suara yang dicetak kurang aman dibandingkan pemungutan suara elektronik. Jika Brasil kembali ke penghitungan manual kemungkinan penipuan pada 150 juta surat suara yang dicetak akan lebih tinggi.

Baca: YouTube Hapus Video Presiden Brasil Karena Bahas Ivermectin dan Masker

REUTERS

Berita terkait

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

2 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

4 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

7 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

8 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

8 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

13 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya

Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

14 hari lalu

Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

Budi Arie Setiadi mengatakan Tim Cook mengapresiasi hasil pemilu presiden Indonesia atas terpilihnya Prabowo.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

16 hari lalu

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.

Baca Selengkapnya