TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika meminta ASEAN lebih tegas dan cekatan lagi dalam merespon krisis Myanmar. Hal tersebut menyusul diumumkannya dalang kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, sebagai perdana menteri baru negeri seribu pagoda tersebut.

Hal yang dikhawatirkan oleh Pemerintah Amerika juga keputusan Junta Myanmar menunda pemilu baru hingga 2023. Menurut mereka, hal itu merupakan upaya junta untuk mengulur waktu, mempertahankan kekuasannya, dan memberi kesan kepada komunitas internasional bahwa kekuasaan junta terlegitimasi.

"Sangat jelas Pemerintah Myanmar mencoba mengulur waktu dan terus memperpanjang kalender (pemilu) untuk kepentingannya sendiri," ujar Kementerian Luar Negeri Amerika dalam keterangan persnya menjelang ASEAN Ministrial Meeting, Selasa, 3 Agustus 2021.

Pemerintah Amerika juga mendukung ASEAN untuk kembali menonjolkan lima poin konsensus penyelesaian krisis. Sebab, lima poin konsensus tersebut diteken oleh Myanmar juga sehingga memiliki legitimasi. Beberapa isinya meliputi penghentian aksi kekerasan, pembebasan tahanan politik, akses bantuan kemanusiaan, dan juga penunjukkan utusan khusus.

Demonstran menunjukkan salam tiga jari selama protes untuk solidaritas terhadap Pasukan Pertahanan Rakyat Mandalay, di Yangon, Myanmar 22 Juni 2021, dalam tangkapan layar yang diperoleh Reuters dari video media sosial.[REUTERS]

Kemarin, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan bahwa tidak ada perkembangan signifikan soal penyelesaian krisis Myanmar hingga sekarang. Lima poin konsensus penyelesaian krisis Myanmar, kata ia, belum terealisasi sepenuhnya.

Karena 100 hari sudah berlalu sejak lima poin konsensus disepakati di Leaders Meeting, Menteri Retno mendesak adanya langkah tegas dari ASEAN. Dengan begitu, penyelesaian krisis di Myanmar dan implementasi lima poin konsensus tak berlarut-larut. Retno berkata, terhambatnya implementasi lima poin konsensus tidak membawa kebaikan bagi ASEAN.

"Sudah waktunya ASEAN mengambil keputusan yang decisive," ujar Retno Marsudi.

Retno ingin kelanjutan soal penerapan lima poin konsensus bisa ditetapkan dalam ASEAN Ministrial Meeting (AMM) ke-54 yang berlangsung dari Senin hingga Jumat. Salah satu yang terpenting adalah pemberian akses pada Utusan Khusus ASEAN untuk menjalankan tugasnya di Myanmar.

Jika AMM gagal menelurkan hasil soal penerapan lima poin konsensus, Retno mengusulkan isu itu dikembalikan ke para Pemimpin ASEAN. Hal itu dikarenakan mandat penyelesaian krisis Myanmar datang dari para Pemimpin ASEAN.

Baca juga: Min Aung Hlaing Klaim Posisi Perdana Menteri Pemerintahan Sementara Myanmar

ISTMAN MP | REUTERS