TEMPO.CO, Jakarta - Panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing pada Minggu, 1 Agustus 2021 menjanjikan pemilu yang akan digelar dengan multi-partai. Pemerintah Myanmar saat ini siap untuk bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN.

Ucapan Min Aung Hlaing itu disiarkan lewat televisi enam bulan setelah militer Myanmar merebut kekuasaan sipil. Kudeta militer terjadi setelah pemilu yang dimenangkan oleh partai pimpinan Aung San Suu Kyi, dipersengketakan. Suu Kyi adalah peraih Nobel bidang perdamaian, yang disebut oleh Min Aung Hlaing ekstrimis dan menuduhnya menghasut kekerasan.

“Mynamar siap untuk bekerja sama dengan ASEAN, termasuk berdialog dengan utusan khusus ASEAN di Myanmar,” kata Min Aung Hlaing.

Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu, 24 April 2021. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

Rencananya, para menteri luar negeri anggota ASEAN akan melakukan rapat pada Senin, 2 Agustus 2021, untuk memfinalisasi tugas seorang utusan khusus dalam upaya mengakhiri kekerasan dan mempromosikan dialog antara junta dengan oposisi.

Min Aung Hlaing dalam pidatonya menegaskan kembali janji untuk memulihkan demokrasi di Myanmar, namun tidak menjelaskan detail kerangka waktunya.

“Saya menjamin pembentukan sebuah serikat berdasarkan demokrasi dan federalism,” kata Min Aung Hlaing.

Militer Myanmar melakukan kudeta militer pada 1 Februari 2021 dengan mendongkel pemerintahan yang dipimpin oleh Suu Kyi setelah partainya memenangkan pemilu. Militer Myanmar berpandangan pemilu tersebut telah dinodai dengan penipuan. Pengambil alihan kekuasaan tersebut sudah sejalan dengan konstitusi.

Baca juga: Dilanda Pandemi COVID-19 dan Terisolir, Junta Myanmar Minta Tolong

Sumber: Reuters