TEMPO.CO, Jakarta - Junta Myanmar kelimpungan menghadapi COVID-19. Terisolir karena sanksi dari berbagai negara, Junta Myanmar meminta komunitas internasional untuk membantunya menekan pandemi. Adapun hal tersebut disampaikan pemimpin junta, Jenderal Min Aung Hlaing, dalam pernyataann persnya di media milik pemerintah, Global New Light Myanmar.

Menurut laporan Global New Light, Min Aung Hlaing mengajukan bantuan dalam hal pencegahan, pengendalian, dan perawatan pasien COVID-19. Adapun permohonan secara spesifik ia sampaikan ke sesama anggota ASEAN serta "negara-negara sahabat".

"Vaksinasi perlu ditingkatkan, baik dari dosis yang didonasikan ataupun dari vaksin yang diproduksi secara domestik," ujar Min Aung Hlaing, Kamis, 29 Juli 2021

Min Aung Hlaing melanjutkan bahwa ia membutuhkan dana untuk penanganan pandemi tersebut. Oleh karenanya, ia mengajukan permohonan dana bantuan ke ASEAN.

Belum lama ini, Myanmar menerima dua juta dosis vaksin COVID-19 dari Cina. Walau begitu, jumlah tersebut kurang dari cukup, baru mengcover 3,2 persen dari total populasi Myanmar.

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]

Kurangnya vaksin menyebabkan kasus COVID-19 naik dengan cepat di Myanmar. Hal itu diperburuk dengan kurangnya oksigen bantuan dan banyaknya tenaga medis yang berhenti bekerja. Mereka berhenti sebagai bentuk protes atas kudeta yang dipimpin Min Aung Hlaing pada Februari lalu.

Salah satu kluster dengan wabah terburuk terjadi di penjara Myanmar yang diisi 40 ribu orang. Virus COVID-19 menyebar dengan cepat, memaksa Junta Myanmar untuk menyegarakan vaksinasi COVID-19 di sana.

Per Rabu kemarin, Myanmar mencatatkan 4.980 kasus dan 365 kematian baru akibat COVID-19. Aangka total secara nasional ada 284.099 kasus dan 8.210 kematian. Adapaun angka tersebut diragukan berbagai pihak sebagai gambaran yang representatif atas situasi pandemi di Myanmar.

Kelimpungannya Myanmar menghadap COVID-19 tak lepas dari banyaknya sanksi ekonomi yang mereka terima pasca kudeta. Kebanyakan dari negara-negara barat. Beberapa pihak yang memberi sanksi adalah Inggris, Kanada, Amerika, Selandia Baru, dan Uni Eropa. Sejauh ini, Rusia dan Cina yang aktif membantu Myanmar menghadapi COVID-19.

Baca juga: Myanmar Dilanda Banjir, Ratusan Orang Mengungsi di Tengah Pandemi Covid-19

REUTERS | ISTMAN MP