Kendaraan militer Myanmar dikerahkan untuk berjaga-jaga di pos pemeriksaan menuju kompleks kongres di Naypyitaw, Myanmar, 1 Februari 2021. Militer Myanmar menyerahkan kekuasaan kepada Panglima Min Aung Hlaing yang langsung memberlakukan status darurat nasional selama setahun. REUTERS/Stringer
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Rusia dikabarkan sudah meneken kesepakatan kerjasama dengan Myanmar untuk pengadaan peralatan militer. Menurut laporan Reuters, perjanjian pengadaan perlengkapan militer tersebut tidak hanya persenjataan, tetapi juga kendaraan militer seperti pesawat.
Kerjasama itu diungkapkan oleh perusahaan persenjataan milik Pemerintah Rusia, Rosoboronexport. Kepala Rosoboronexport, Alexander Mikheev, mengatakan kerjasama tersebut sebagai bentuk komitmen Rusia untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara-negara di Asia Tenggara.
"Myanmar adalah salah satu pelanggan utama Rosoboronexport di Asia Tenggara. Myanmar juga pelanggan utama dari Rostec, konglomerasi perusahaan pertahanan dan luar angkasa Rusia," ujar Mikheev, Rabu, 21 Juli 2021.
Sejak Junta Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing mengambil alih pemerintahan, hubungan Negeri Seribu Pagoda tersebut dengan Rusia memang kian dekat. Bahkan, beberapa aktivis oposisi mengatakan Junta Myanmar berulang kali mengirimkan pejabat militernya ke Rusia untuk meninjau pembelian perlengkapan militer.
Checkmate, jet tempur siluman generasi kelima Sukhoi baru terlihat saat upacara pembukaan pertunjukan udara MAKS-2021 di Zhukovsky, di luar Moskow, Rusia, 20 Juli 2021. [Sputnik/Alexei Nikolskyi/Kremlin via REUTERS]
Salah satu pejabat militer yang datang ke Rusia tak lain adalah Min Aung Hlaing sendiri. Juni lalu, ia bertandang ke Rusia untuk kedua kalinya demi memantapkan kerjasama keamanan kedua negara. Dalam kunjungan itu, Min Aung Hlaing bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev, namun tidak dengan Presiden Vladimir Putin.
Beberapa bantuan yang diberikan Rusia terhadap Myanmar, selain pengadaan perlengkapan pertahanan, adalah latihan militer. Selain itu, Rusia juga memberikan beasiswa kepada ribuan tentara Myanmar yang saat ini masih menjadi target sanksi dari berbagai negara Barat.
Per berita ini ditulis, kuasa Junta Myanmar masih bertahan. Kekuasaan mereka tidak terbendung walaupun lima poin konsensus penyelesaian krisis Myanmar sudah diteken dalam KTT ASEAN April lalu. Junta Myanmar, dalam keterangan resminya, mengatakan konsensus penyelesaian krisis akan mereka lakukan jika situasi lokal sudah terkendali.
