Singapura: Penerapan Lima Poin Konsensus Krisis Myanmar Mengecewakan

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan. Sumber: Reuters/asiaone.com

    Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan. Sumber: Reuters/asiaone.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menyampaikan bahwa ASEAN akan berupaya mempercepat penyelesaian krisis di Myanmar. Hal itu melihat masih belum adanya komitmen dari Pemerintah Myanmar untuk mengikuti lima poin konsensus yang ditetapkan di ASEAN Leaders Meeting.

    "Kami mengakui bahwa implementasi lima poin konsensus ASEAN berjalan lamban dan sedikit mengecewakan," ujar Vivian Balakrishnan pada Selasa kemarin, dikutip dari kantor berita Reuters.

    Balakrishnan berkata, langkah cepat perlu diambil untuk mempermudah bantuan kemanusiaan ke Myanmar sekaligus mengakhiri kekerasan di sana. Di sisi lain, kata ia, juga untuk membangun negosiasi di antara segala pihak yang terlibat di dalam krisis Myanmar.

    Sebagaimana diketahui, sudah lima bulan Myanmar menghadapi krisis. Hal itu dimulai pada 1 Februari lalu ketika Militer Myanmar mengambil alih pemerintahan dari Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi. Pengambilalihan dilakukan secara paksa, via kudeta, karena Militer Myanmar tidak menyetujui hasil pemilu yang memenangkan partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi.

    Sejak saat itu, berbagai aksi kekerasan, pembunuhan, dan penangkapan terjadi di Myanmar. Jumlah korban meninggal mencapai 800 lebih, diikuti ribuan figur yang ditangkap untuk dijadikan tahanan politik.

    ASEAN, pada April lalu, mencoba mengakhiri krisis itu dengan mengundang Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing ke Jakarta. Dalam pertemuan bersama dengannya, negara-negara ASEAN sepakat membentuk lima konsensus penyelesaian krisis Myanmar. Fokusnya ada pada pembebasan tahanan, penyelesaian kekerasan, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan mediasi segala pihak.

    Sayangnya, sejak konsensus ditetapkan, penyelesaian krisis di Myanmar malah mandek. Tidak ada progress signifikan sejak April lalu. Hal itu salah satunya disebabkan oleh Militer Myanmar yang menganggap konsensus hanya sebagai rekomendasi dan baru akan mengimplementasikannya jika waktunya ideal menurut mereka.

    "Kami tidak akan berpaling dari komitmen kami untuk memfasilitasi dan mendukung penerapan lima point konsensus. Kami tahu itu tidak akan cepat dan mudah," ujar Vivian Balakrishnan. Terakhir, Balakrishnan mengatakan pihaknya mendukung resolusi PBB yang mengembargo perdagangan senjata ke Myanmar.

    Baca juga: Myanmar Panas, Bos Perusahaan Telekomunikasi Dicekal ke Luar Negeri

    ISTMAN MP | REUTERS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.