TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Yordania pada Senin menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada mantan orang kepercayaan kerajaan, Bassem Awadallah, dan seorang anggota kerajaan di bawah umur atas tuduhan mencoba mengacaukan monarki dengan menghasut Pangeran Hamzah.

Pengadilan militer mengatakan telah mengonfirmasi bukti yang mendukung tuduhan terhadap keduanya, dan mengatakan mereka berdua berniat untuk menggulingkan monarki dengan mendorong mantan pewaris takhta Pangeran Hamzah sebagai alternatif raja.

"Kedua terdakwa memiliki pandangan yang bertentangan dengan sistem politik dan monarki dan berusaha menciptakan kekacauan dan hasutan di masyarakat Yordania," kata Letnan Kolonel Muafak Masaed sebelum menjatuhkan hukuman, dikutip dari Reuters, 12 Juli 2021.

Tuduhan itu mengejutkan Yordania karena mengungkap keretakan dalam keluarga Hashemite yang berkuasa, yang telah menjadi mercusuar stabilitas di wilayah yang bergejolak dalam beberapa tahun terakhir.

Awadallah, mantan menteri keuangan yang merupakan kekuatan pendorong di belakang reformasi ekonomi liberal Yordania, didakwa melakukan agitasi untuk merusak sistem politik dan melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik, dan penghasutan.

Dia mengaku tidak bersalah dan mengatakan dia tidak ada hubungannya dengan kasus ini.

Bagian luar pengadilan keamanan di Amman, Yordania 12 Juli 2021. [REUTERS/Muath Freij]

Sebelum putusan vonis diumumkan, pengacara AS Michael Sullivan yang mewakili Awadallah, yang juga memegang kewarganegaraan AS, menuduh mantan kepala istana kerajaan telah disiksa dan ditolak pengadilan yang adil. Keluarganya juga menuduh dia disiksa dan mengatakan pengakuannya diambil di bawah tekanan.

Pihak berwenang menyangkal adanya penganiayaan. Tim pembela Yordania-nya mengatakan mereka akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Pangeran Hamzah, yang telah ditempatkan di bawah tahanan rumah awal tahun ini, menghindari hukuman dan meredakan krisis April lalu setelah berjanji setia kepada Raja Abdullah, dan tidak diadili.

Putusan itu diambil menyusul tiga minggu setelah sidang pertama digelar.

Pengadilan telah menolak permintaan pembelaan untuk menghadirkan lebih dari dua puluh saksi untuk bersaksi, termasuk Pangeran Hamzah.

Pakar hukum mempertanyakan legalitas persidangan ketika pria yang menjadi pusat kasus, Pangeran Hamzah, tidak hadir.

Pihak berwenang mengatakan proses persidangan itu adil. Pengadilan mendukung validitas bukti yang diajukan oleh penuntut berdasarkan pesan internet yang disadap.

Awadallah, seorang warga Yordania asal Palestina yang berasal dari luar lingkaran istana dan yang reformasi ekonomi liberalnya menantang pembentukan suku, diduga menasihati Pangeran Hamzah melalui cuitan kritis yang ingin dikirim sang pangeran untuk melanjutkan ambisinya.

Pihak berwenang mengatakan rekaman itu adalah bukti tak terbantahkan tentang bagaimana Pangeran Hamzah mengeksploitasi kemarahan rakyat terhadap negara.

Mereka mengatakan para tersangka mendorong Pangeran Hamzah untuk meningkatkan agitasinya di antara anggota suku kuat yang tidak puas yang secara tradisional mendukung monarki. Pendukung Pangeran Hamzah menggambarkan kebocoran tersebut sebagai pembunuhan karakter.

REUTERS