Anak-anak, yang telah ketinggalan pelajaran lewat kelas online karena minimnya fasilitas internet, duduk bersama di atas tanah dalam lingkaran yang dibuat dari kapur untuk menjaga jarak yang aman dengan anak-anak lainnya, ketika mereka mendengarkan pelajaran yang direkam sebelumnya melalui pengeras suara, setelah sekolah ditutup akibat wabah Virus Corona di desa Dandwal di negara bagian barat Maharashtra, India, 23 Juli 2020. REUTERS/Prashant Waydande
TEMPO.CO, Jakarta - Negara bagian terpadat India, Uttar Pradesh, telah mengusulkan legislasi baru yang akan membantu pengendalian jumlah penduduk di sana. Dikutip dari kantor berita Reuters, legislasi tersebut akan membatasi satu keluarga hanya boleh memiliki maksimal dua anak.
Sebagai gambaran, Uttar Pradesh memiliki 240 juta penduduk. Jika Uttar Pradesh adalah sebuah negara, maka hal itu akan menjadikannya sebagai negara terpadat kelima di dunia, di bawah Indonesia yang memiliki 270 juta penduduk.
"Pasangan dengan anak lebih dari dua tidak akan menerima tunjangan sosial dan subsidi pemerintah. Selain itu, juga akan dilarang untuk mendaftar sebagai pegawai negeri," sebagaimana dikutip dari isi rancangan legislasi, Sabtu, 10 Juli 2021.
Sementara yang melanggar mendapatkan hukuman, yang patuh akan mendapat insentif. Rancangan legislasi menyampaikan pasangan yang patuh bakal mendapat insentif berupa pinjaman ringan untuk pembelian/ pembangunan rumah serta potongan harga untuk tagihan bulanan dan pajak bangunan.
Ada beberapa faktor yang mendorong Uttar Pradesh menyusun rencana pembatasan jumlah anak itu. Namun, dua alasan yang utama adalah mulai terbatasnya ekologi Uttar Pradesh dan sumber daya ekonomi. Pendapatan per kapita Uttar Pradesh kurang dari separuh upah rata-rata di India.
Argumen Pemerintah India, jika pertumbuhan di Uttar Pradesh dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan tidak akan ada cukup sumber daya untuk menunjang kebutuhan warga. Di sisi lain, juga akan mempersulit upaya untuk memastikan setiap warga mendapat akses serupa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Sepanjang Juli ini, publik India diperbolehkan untuk mengomentari atau memberikan feedback atas rancangan legislasi yang ada. Setelah Juli, baru kemudian proses untuk meratifikasi legislasi terkait.
Uttar Pradesh bukan satu-satunya negara bagian India yang akan menggelar program KB. Laporan Reuters menyatakan negara bagian Assam juga akan melakukan hal serupa. Malah, Assam sudah mengungkapkan rencana tersebut sejak bulan lalu. Kesamaan Assam dan Uttar Pradesh, penduduknya mayoritas muslim.
