TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah kampanye online Bendera Hitam beredar di media sosial Malaysia untuk memprotes buruknya penanganan Covid-19 pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Kampanye Bendera Hitam menyampaikan tiga tuntutan, yakni agar Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengundurkan diri, parlemen untuk berkumpul kembali, dan keadaan darurat diakhiri, dikutip dari Free Malaysia Today, 7 Juli 2021. Kampanye ini memenuhi Twitter Malaysia dengan tagar #benderahitam.

Kepolisian Malaysia sedang menyelidiki kampanye bendera hitam di media sosial karena diduga mengandung unsur hasutan.

Dilaporkan New Straits Times, Direktur Departemen Investigasi Kriminal Bukit Aman, Datuk Seri Abd Jalil Hassan mengatakan, penyelidikan atas kampanye tersebut masih dalam tahap awal dan diperbarui dari waktu ke waktu.

"Kasus ini sedang diselidiki berdasarkan Pasal 4 (1) Undang-Undang Penghasutan 1948, Pasal 505(c) KUHP dan Pasal 233 Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1988," katanya.

Namun dua anggota parlemen Pakatan Harapan telah mendesak inspektur jenderal polisi untuk menghentikan penyelidikan terhadap kampanye #benderahitam, dengan alasan bahwa tidak ada yang ilegal dalam gerakan tersebut.

Anggota parlemen Ipoh Barat M Kula Segaran mengatakan, polisi seharusnya lebih banyak mengusut kasus pidana dan korupsi ketimbang kampanye. Dia mengatakan orang-orang hanya mengekspresikan frustrasi dan ketidakbahagiaan mereka dengan Putrajaya (Pusat Pemerintahan Malaysia).

Pemandangan jalan-jalan yang sepi selama lockdown karena wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Kuala Lumpur, Malaysia 1 Juni 2021. [REUTERS/Lim Huey Teng]

Anggota parlemen Sungai Buloh Sivarasa Rasiah menyebut penyelidikan itu sebagai "omong kosong mutlak", mendesak IGP (Inspektur Jenderal Kepolisian) agar tidak mengizinkan kepolisian digunakan sebagai alat politik.

"Tidak ada yang ilegal dalam menyerukan perdana menteri untuk mengundurkan diri, agar Parlemen bersidang & keadaan darurat berakhir, dan menggunakan bendera hitam untuk mengekspresikan pandangan Anda," katanya dalam di Twitter pada Senin, Free Malaysia Today melaporkan.

Wakil presiden Partai Keadilan Rakyat Tian Chua telah meminta masyarakat untuk mengibarkan bendera hitam untuk melawan pemerintah dan kepemimpinannya yang buruk.

Menurut Tian Chua, hitam dan merah secara historis merupakan warna perjuangan karena mewakili pemberontakan melawan penindasan.

"Lebih penting lagi, ia menolak logika fatalistik bahwa jatuhnya kekuatan tirani akan kembali digantikan oleh kekuatan terpusat lainnya. Perjuangannya adalah untuk merebut kembali kekuasaan bagi rakyat," katanya dalam sebuah unggahan Facebook.

Tian Chua mengatakan dia telah mengubah gambar profil Facebook-nya menjadi logo hitam dan merah bulan lalu.

Dia mencatat bahwa situasinya telah memburuk sejak saat itu, dengan orang-orang mengibarkan bendera putih yang sangat membutuhkan makanan dan bantuan, dan dokter kontrak mengorganisir kampanye untuk menyerukan amendemen sistem kontrak kementerian kesehatan.

Halijah Naemat, 74 tahun, mengibarkan bendera putih setelah dia menerima bantuan dari orang lain di rumahnya selama lockdown di tengah wabah penyakit coronavirus (COVID-19), di Petaling Jaya, Malaysia 6 Juli 2021. [REUTERS/Lim Huey Teng]

Bendera telah digunakan sebagai simbol rasa frustasi warga Malaysia selama lockdown nasional untuk mencegah pandemi Covid-19 terburuk negara itu.

Dalam sepekan terakhir, sejumlah warga Malaysia mengibarkan atau memasang bendera putih di depan rumah karena mereka tidak mampu lagi mencari makan di tengah lockdown.

Kampanye #benderaputih telah mendapatkan momentum di media sosial dalam upaya mendorong orang untuk membantu orang lain yang kesusahan selama lockdown di Malaysia.

Lockdown di Malaysia telah menurunkan permintaan tenaga kerja, dengan jumlah pekerjaan terdaftar turun 130.000 hanya dalam kuartal pertama tahun ini, menurut data pemerintah dari Departemen Statistik Malaysia, dilaporkan New York Times. Bunuh diri telah meningkat selama lima bulan pertama tahun ini, dan kementerian kesehatan mengatakan bahwa sebagian penyebabnya adalah pandemi.

Malaysia pekan lalu memberlakukan pembatasan yang lebih ketat pada pergerakan, bisnis, dan pabrik di ibu kota Kuala Lumpur dan negara bagian Selangor hingga 16 Juli untuk memerangi lonjakan infeksi Covid-19, Reuters melaporkan.

Baca juga: Warga Malaysia Kibarkan Bendera Putih karena Kelaparan Selama Lockdown Covid-19

FREE MALAYSIA TODAY | NEW STRAITS TIMES | NEW YORK TIMES | REUTERS