TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Senat Brasil dari kubu oposisi Randolfe Rodrigues mengajukan gugatan pidana ke Mahkamah Agung melawan Presiden Brasil Jair Bolsonaro atas perannya membuat sebuah kesepakatan vaksin virus corona, yang diduga terjadi penyimpangan. Kasus yang dituduhkan pada Bolsonaro itu sedang di investigasi.

Bolsonaro pada Senin, 28 Juni 2021, menyangkal telah melakukan kesalahan dalam kesepakatan untuk membeli vaksin virus corona yang dikembangkan oleh Bharat Biotech dari India. Dia beralasan bahkan tidak menyadari kalau ada penyimpangan dalam kesepakatan itu.

Kasus ini mencuat setelah seorang pejabat di Kementerian Kesehatan Brasil menyebut Bolsonaro mendapat tekanan oleh orang-orang berkuasa di sekitarnya untuk membeli vaksin virus corona dari India tersebut.

Lewat sebuah rekaman video, Rodrigues menjelaskan dia sudah melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung agar dilakukan langkah pembuktian terhadap Presiden Brasil terkait tuduhan yang diarahkan padanya. Diharapkan pula ada upaya pembuktian karena Bolsonaro tidak melakukan tindakan apapun setelah diberi tahu adanya skema mega-korupsi di Kementerian Kesehatan Brasil.

Atas gugatan ini, Kepresidenan Brasil masih belum mau berkomentar. Jaksa penuntut telah melakukan sebuah investigasi terhadap kontrak bernilai 1,6 miliar reais (Rp 4,6 triliun) untuk mendatangkan 20 juta dosis vaksin virus corona dari Bharat Biotech.

Jaksa penuntut menyentil harga vaksin virus corona yang relative mahal, pembicaraan yang cepat dan adanya penangguhan persetujuan dari regulator, di mana itu semua menjadi alarm. Kontrak pengadaan vaksin Covid-19 ini sudah ditanda-tangani pada Februari 2021 lalu.

Kontrak kerja dengan Bharat Biotech diselidiki oleh jaksa penuntut federal dan anggota parlemen, yang mempertanyakan mengapa kesepakatan dibuat dalam tempo yang cepat dan melalui perantara di perusahaan setelah ada tawaran dari Pfizer Inc yang harganya lebih murah, namun diabaikan.

Baca juga: Terima Aduan dari Warga, Hiswana Minta Aparat Cek Penyelewengan Solar Bersubsidi

Sumber: Reuters