TEMPO.CO, Jakarta - Tekanan ke Myanmar bertambah usai PBB menggolkan resolusi embargo perdagangan senjata ke negeri seribu pagoda itu. Dikutip dari kantor berita Reuters, Uni Eropa memberikan sanksi baru ke Myanmar yang menyasar pejabat junta, perusahaan milik negara, serta organisasi afiliasi mereka.

Total, ada dua belas subjek yang terkena sanksi Eropa. Mereka terdiri atas delapan pejabat pemerintahan, tiga perusahaan memilik negara, serta satu organisasi. Pemerintah Uni Eropa menyatakan, organisasi yang dikenai sanksi adalah Organisasi Veteran Perang Myanmar. Sementara itu, untuk perusahaan, adalah mereka yang bergerak di sektor pertambangan dan kehutanan.

"Dengan menyasar sektor pertambangan dan kehutanan, sanksi ini bertujuan untuk membatasi kemampuan junta militer untuk mendapat profit dari sumber daya alam Myanmar di saat ada banyak warga menderita," ujar Uni Eropa dalam keterangan persnya, Selasa, 22 Juni 2021.

Sebagaimana diketahui, sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa berkaitan dengan krisis yang terjadi di Myanmar. Pada 1 Februari lalu, Militer Myanmar yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintahan karena tak setuju dengan hasil pemilu. Langkah itu dimulai dengan penculikan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi.

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]

Sejak kudeta tersebut, Militer Myanmar jadi aktif menyerang warga yang melakukan perlawanan. Ratusan warga terbunuh dalam serangan tersebut dan ribuan menjadi tahanan politik. Total, sudah ada 860 orang yang tewas akibat serangan Militer Myanmar. Hal itu lah yang memicu sanksi dari berbagai pihak, salah satunya Uni Eropa.

Per berita ini ditulis, Uni Eropa sudah memberikan sanksi terhadap puluhan individu dan beberapa entitas. Untuk individu ada 43 orang sementara entitas ada enam perusahaan. Bentuk sanksinya beragam mulai dari larangan berkunjung ke Eropa, larangan berbisnis dengan entitas Eropa, hingga pembekuan aset di Eropa.

Sejauh ini, sanksi-sanksi dari Uni Eropa belum memberikan dampak. Junta Myanmar pun beberapa kali mengatakan mereka memiliki sumber daya lain untuk bertahan. Walau begitu, mereka belum memberikan komentar atas sanksi terbaru.

Di saat bersamaan, Pemerintah Rusia mengumumkan bahwa pihaknya sepakat dan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan Myanmar. Hal itu dinyatakan dalam kunjungan Min Aung Hlaing ke Konferensi Keamanan Internasional di Moskow.

Baca juga: Myanmar dan Rusia Sepakat Perkuat Kerja Sama Keamanan

ISTMAN MP | REUTERS