Dugaan Suap, Penasehat Presiden Kosta Rika Mengundurkan Diri

Selasa, 15 Juni 2021 18:00 WIB

Ilustrasi Suap. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Camilo Saldarriaga, 29 tahun, ekonom dan penasehat tinggi untuk Presiden Kosta Rika, Carlos Alvarado, pada Senin, 14 Juni 2021, mengundurkan diri. Keputusan itu diambil setelah pejabat di pengadilan mengumumkan Saldarriaga berstatus dalam penyelidikan atas tuduhan telah berperan dalam sebuah skema suap, yang menjerat pejabat serta pengusaha papan atas.

Saldarriaga adalah penasehat Presiden Alvarado bidang infrastruktur. Dia disidik atas keterkaitannya pada skema, di mana uang, mobil dan layanan seksual diberikan sebagai imbalan kontrak pembangunan jalan dan kontrak-kontrak perawatan.

Saldarriaga menyangkal tuduhan yang diarahkan padanya. Pada Senin, 14 Juni 2021, dia memutuskan meninggalkan jabatan penasehat Presiden Kosta Rika.

Advertising
Advertising

“Saya dapat pastikan bahwa saya tidak melakukan tindak kejahatan apapun dan tidak punya waktu menerima berbagai jenis keuntungan atas pekerjaan saya,” kata Saldarriaga.

Menurut Wálter Espinoza, Direktur Badan Investigasi Kosta Rika, skema suap tersebut telah menyebabkan defisit anggaran untuk pekerjaan membangun jalan periode 2018 – 2020 sebesar USD 127 juta (Rp 1,8 triliun).

Sumber di bidang penegakan hukum Kosta Rika mengatakan total sudah 18 pejabat dan 11 pengusaha di tahan atas keterkaitan dengan skandal suap ini. Presiden Alvarado melalui Facebook mengatakan sangat marah dan frustrasi atas tindak kejahatan korupsi pada kontrak-kontrak pembangunan fasilitas umum.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Pariwisata Kosta Rika 2021 Diproyeksi Turun

Sumber: Reuters

Berita terkait

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Eks Gubernur Maluku Utara Tampung Uang Suap dan Gratifikasi Rp 100 Miliar Lebih di 27 Rekening

3 hari lalu

Eks Gubernur Maluku Utara Tampung Uang Suap dan Gratifikasi Rp 100 Miliar Lebih di 27 Rekening

Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menjalani sidang dakwaan di PN Ternate. Puluhan rekening penampung dipegang ajudan.

Baca Selengkapnya

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

3 hari lalu

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya

Jaksa Interogasi Pendeta Pemberi Hadiah Tas Mewah Ibu Negara Korea Selatan

5 hari lalu

Jaksa Interogasi Pendeta Pemberi Hadiah Tas Mewah Ibu Negara Korea Selatan

Kejaksaan Korea Selatan menginterogasi pendeta yang diam-diam merekam dirinya menyerahkan tas tangan mewah merk Dior kepada Ibu Negara Kim Keon Hee

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

17 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

Menteri Luar Negeri Thailand Mengundurkan Diri

20 hari lalu

Menteri Luar Negeri Thailand Mengundurkan Diri

Menteri Luar Negeri Thailand memutuskan mengundurkan diri setelah kehilangan posisi sebagai wakil perdana menteri dalam sebuah perombakan kabinet.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Dewas, KPK: Bukan Keputusan Kolektif Kolegial Pimpinan

23 hari lalu

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Dewas, KPK: Bukan Keputusan Kolektif Kolegial Pimpinan

Tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran etik yang diajukan Nurul Ghufron diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas KPK.

Baca Selengkapnya

Dugaan Pemerasan oleh Jaksa KPK, Pemeriksaan LHKPN Selesai Bulan Depan

25 hari lalu

Dugaan Pemerasan oleh Jaksa KPK, Pemeriksaan LHKPN Selesai Bulan Depan

Menurut Albertina, KPK menerima laporan dari masyarakat Lampung Utara perihal dugaan gratifikasi atau suap yang dilakukan Jaksa KPK itu.

Baca Selengkapnya

KPK dan Dewas Anggap Tak Ada Kejelasan Perkara atas Pelaporan Suap oleh Jaksa TI Sehingga Tak Dilanjutkan

27 hari lalu

KPK dan Dewas Anggap Tak Ada Kejelasan Perkara atas Pelaporan Suap oleh Jaksa TI Sehingga Tak Dilanjutkan

KPK menilai pelaporan dugaan pemerasan Jaksa KPK berinisial TI terhadap saksi senilai Rp 3 miliar sejauh ini tak memiliki kejelasan perkara.

Baca Selengkapnya