TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok G7 pada Sabtu akan mengumumkan rencana proyek infrastruktur global baru untuk menandingi proyek Belt and Road Initiative Cina, kata pejabat senior pemerintahan Joe Biden.

Pejabat, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Amerika Serikat juga akan mendorong pemimpin G7 untuk menekan Cina perihal tuduhan penggunaan tenaga kerja paksa.

"Ini bukan hanya tentang merespons atau menghadapi Cina," kata pejabat itu, dikutip dari Reuters, 12 Juni 2021.

"Tetapi sampai sekarang kami belum menawarkan alternatif positif yang mencerminkan nilai-nilai kami, standar kami dan cara kami melakukan bisnis," paparnya.

Belt and Road Initiative (BRI) Cina adalah skema infrastruktur multi-triliun dolar AS yang diluncurkan pada tahun 2013 oleh Presiden Xi Jinping, yang melibatkan inisiatif pembangunan dan investasi yang akan membentang dari Asia ke Eropa dan sekitarnya.

Lebih dari 100 negara telah menandatangani perjanjian dengan Cina untuk bekerja sama dalam proyek-proyek BRI seperti kereta api, pelabuhan, jalan raya, dan infrastruktur lainnya.

Menurut database Refinitiv pada pertengahan tahun lalu, ada lebih dari 2.600 proyek dengan biaya US$3,7 triliun (Rp52.600 triliun) terkait dengan inisiatif tersebut, meskipun kementerian luar negeri Cina mengatakan Juni lalu bahwa sekitar 20% proyek telah terkena dampak serius oleh pandemi Covid-19.

Pada bulan Maret, Joe Biden mengatakan dia telah menyarankan kepada Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, yang menjadi tuan rumah KTT para pemimpin G7 tiga hari di Inggris barat daya, bahwa negara-negara demokratis harus mengembangkan skema proyek saingan mereka sendiri.

Pejabat AS mengatakan sampai sekarang, Barat telah gagal menawarkan alternatif positif untuk mengatasi kurangnya transparansi, standardisasi tenaga kerja dan lingkungan, serta pendekatan keras terhadap pemerintah Cina.

"Jadi besok kami akan mengumumkan membangun kembali dengan lebih baik untuk dunia, sebuah inisiatif infrastruktur global baru yang ambisius dengan mitra G7 kami, yang tidak hanya menjadi alternatif untuk B and I (Belt and Road)," kata pejabat itu.

Dalam pembicaraan, Biden juga akan menekan para pemimpin lainnya untuk menjelaskan pelanggaran HAM yang diklaim telah dilakukan Cina.

"Kita mendorong untuk lebih spesifik di daerah-daerah seperti Xinjiang, di mana kerja paksa terjadi dan di mana kita harus mengekspresikan nilai-nilai kita sebagai G7," kata pejabat itu tentang komunike terakhir yang akan dikeluarkan pada akhir KTT G7 pada Ahad.

Tidak ada rincian spesifik tentang bagaimana skema infrastruktur global akan didanai. Rencana tersebut akan melibatkan pengumpulan ratusan miliar uang publik dan swasta untuk membantu menutup kesenjangan infrastruktur senilai US$40 triliun (Rp568.776 triliun) di negara-negara yang membutuhkan pada tahun 2035, kata pejabat itu.

Pejabat senior AS itu mengatakan pemerintah akan bekerja dengan Kongres AS untuk melengkapi pembiayaan pembangunan yang ada, dengan harapan bahwa bersama dengan mitra G7, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya, kelompok G7 bisa secara kolektif menyediakan ratusan miliar dolar AS dalam investasi infrastruktur untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Baca juga: Negara G7 Janji Sumbang 1 Miliar Dosis Vaksin Covid-19 untuk Negara Miskin

REUTERS