Pemerintah Bayangan Myanmar Minta Rohingya Ikut Bertarung Melawan Junta
Reporter
Non Koresponden
Editor
Istman Musaharun Pramadiba
Jumat, 4 Juni 2021 14:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bayangan Myanmar, dengan nama National Unity Government (NUG), meminta Rohingya untuk ikut berperan dalam upaya melawan Junta Militer Myanmar. Dikutip dari Channel News Asia, NUG menjanjikan kewarganegaraan dan repatriasi apabila mereka mau ikut berjuang memulihkan demokrasi di Myanmar.
"Kami mengundang Rohingya untuk bergabung dan bersama-sama melakukan revolusi terhadap kediktatoran militer," ujar NUG dalam keterangan persnya, Jumat, 4 Juni 2021.
NUG melanjutkan bahwa mereka juga berjanji menghapus Hukum Kewarganegaraan tahun 1982 yang mendiskriminasikan Rohingya. Dengan kata lain, anggota komunitas Rohingya yang lahir di Myanmar akan langsung diakui sebagai warga Myanmar dan mendapatkan tanda kependudukan.
Sebagai catatan, di Myanmar, Rohingya kerap dianggap sebagai penyelundup dari Bangladesh. Anggapan itu bertahan bertahun-tahun, menyebabkan komunitas Rohingya dianggap ilegal dan tidak mendapatkan hak maupun akses ke layanan-layanan masyarakat.
Tahun 2017, Rohingya menjadi sasaran pembantaian oleh Militer Myanmar, pihak yang sama yang melakukan kudeta pada 1 Februari lalu. Ribuan warga Rohingya tewas dalam peristiwa tersebut, menyebabkan banyak dari mereka kabur ke berbagai negara. Salah satunya adalah Bangladesh.
Total, kurang lebih ada 740 ribu warga Rohinga yang terusir dari Myanmar akibat aksi junta yang disebut PBB sebagai "pembersihan etnis". Junta, seperti sekarang, mengklaim tindakan mereka sah saat itu, berdasar pada indikasi bahwa Rohingya lebih dulu menyerang Kepolisian.
Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, yang dikudeta oleh Militer Myanmar, membiarkan pembantaian tersebut. Bahkan, ia sampai berkunjung ke Den Hague untuk mempermasalahkan tuduhan genosida yang dilayangkan PBB.
Sekarang, di Myanmar, tersisa 600 ribu warga Rohingya. Mayoritas bertahan di negara bagian Rakhine, hidup di dalam tenda-tenda atau membentuk desa. Mereka masih tidak mendapatkan layanan kesehatan maupun kesejahteraan sosial.
Per berita ini ditulis, belum ada respon dari komunitas Rohingya soal ajakan NUG. Sementara itu, NUG telah dicap oleh Junta Militer Myanmar sebagai organisasi teroris.
Baca juga: Pemimpin ASEAN Dilaporkan Bakal Berkunjung ke Myanmar Pekan Ini
ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA