Perusahaan di Bangladesh yang Merekrut Transgender Bakal Dapat Diskon Pajak

Jumat, 4 Juni 2021 06:30 WIB

Peserta berpesiar di kanal dengan perahu selama parade tahunan gay pride di Amsterdam, Belanda, Sabtu, 3 Agustus 2019. Warga LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) kenakan kostum terbaiknya dalam parade ini. REUTERS/Eva Plevier

TEMPO.CO, - Pemerintah Bangladesh berencana memberikan keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan transgender. Menteri Keuangan Mustafa Kamal mengatakan pemerintah ingin meningkatkan harapan kerja komunitas yang terpinggirkan di negara itu.

Dalam rencana yang diungkapkan Kamal kepada parlemen, perusahaan baru mendapat diskon pajak jika 10 persen karyawannya atau memiliki minimal 100 pegawai transgender.

“Komunitas gender ketiga milik bagian masyarakat yang terpinggirkan dan kurang mampu,” kata Kamal dalam pidato anggaran tahunannya dikutip dari Reuters, Jumat, 4 Juni 2021.

Advertising
Advertising

Menurut Kamal, dibandingkan dengan masyarakat umum, komunitas transgender jauh tertinggal. Inklusi sosial dapat dipastikan dengan melibatkan orang-orang aktif dari komunitas ini ke dalam pekerjaan yang berorientasi pada produksi,” ucap dia.

Orang-orang transgender di Bangladesh sering dipaksa meninggalkan rumah mereka pada usia muda. Tanpa pendidikan yang layak, banyak yang berjuang untuk mencari pekerjaan dan akhirnya hidup dalam kemiskinan.

Pada November lalu, sebuah badan amal keagamaan membuka sekolah pertama di Bangladesh untuk komunitas transgender.

Angka pemerintah memperkirakan jumlah transgender di Bangladesh sekitar 11.500, tetapi pegiat hak LGBT berpikir jumlah sebenarnya kemungkinan setidaknya 100 ribu di negara berpenduduk 160 juta orang.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyambut baik proposal tersebut, yang diharapkan disetujui oleh parlemen, tetapi mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa itu dilaksanakan dengan benar. “Ada begitu banyak pengumuman yang dibuat untuk mendukung komunitas transgender, tetapi kebanyakan tidak berhasil. Pemerintah perlu memantau proposal ini,” kata Joya Shikder, presiden Somporker Noya Setu, sebuah kelompok hak asasi manusia.

Tashnuva Anan, seorang aktivis LGBT yang membuat sejarah pada Maret sebagai pembaca berita televisi nasional transgender pertama di Bangladesh, menyerukan kuota kerja wajib untuk orang-orang trans dan sesi pelatihan kesadaran bagi pengusaha.

Baca juga: Bangladesh Buka Madrasah Pertama Untuk Transgender

Sumber: REUTERS

Berita terkait

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

21 jam lalu

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.

Baca Selengkapnya

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

22 jam lalu

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

2 hari lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

Sekolah di Bangladesh Dibuka Kembali Walau Gelombang Panas

3 hari lalu

Sekolah di Bangladesh Dibuka Kembali Walau Gelombang Panas

Perubahan iklim telah berkontribusi pada gelombang panas yang semakin sering, semakin buruk dan semakin panjang selama musim panas di Bangladesh.

Baca Selengkapnya

Hubungan Sesama Jenis Sah Dilarang di Irak, Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

4 hari lalu

Hubungan Sesama Jenis Sah Dilarang di Irak, Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

Parlemen Irak melarang hubungan sesama jenis. Didukung oleh mayoritas partai Syiah.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

7 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

8 hari lalu

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

Kejaksaan menetapkan mantan Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Ribuan Warga Rohingya Berlindung ke Perbatasan Myanmar-Bangladesh

10 hari lalu

Ribuan Warga Rohingya Berlindung ke Perbatasan Myanmar-Bangladesh

Ribuan warga etnis Rohingya yang mengungsi akibat konflik di Myanmar, berkumpul di perbatasan Myanmar-Bangladesh untuk mencari perlindungan

Baca Selengkapnya

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

14 hari lalu

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.

Baca Selengkapnya