Prancis Tolak Proposal Jens Stoltenberg untuk Anggaran Bersama NATO

Sabtu, 29 Mei 2021 06:00 WIB

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada KTT NATO di Watford, Inggris 4 Desember 2019. [REUTERS / Christian Hartmann / Pool]

TEMPO.CO, Jakarta - Prancis dikabarkan menolak rencana anggaran bersama US$ 20 miliar (Rp 286 triliun) yang diusulkan Jens Stoltenberg untuk memperkuat NATO karena khawatir langkah itu bisa merusak prioritas pertahanannya.

Rencana anggaran US$ 20 miliar memberi NATO lebih banyak fleksibilitas dalam menghadapi ancaman militer, perubahan iklim, dan kebangkitan Cina, tetapi empat diplomat dan sumber pertahanan Prancis mengatakan rencanan itu mendapat penolakan kuat dari Prancis, menurut laporan Reuters, 28 Mei 2021.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Februari mengusulkan agar para sekutu memasukkan lebih banyak anggaran langsung ke yang sudah ada, meskipun anggaran umum kecil, daripada bergantung pada sistem saat ini yang dibayar oleh setiap pemerintah untuk operasi militernya sendiri.

Usulan itu adalah tanggapan atas ketegangan lama dengan Amerika Serikat yang mengatakan sekutu NATO di Eropa tidak cukup berkontribusi untuk pertahanan mereka sendiri. Kesepakatan pada KTT NATO 14 Juni dengan Presiden AS Joe Biden kemungkinan akan menopang persatuan trans-Atlantik, kata dua dari empat diplomat yang berbicara kepada Reuters.

Proposal tersebut juga berusaha untuk mengindahkan peringatan 2019 dari Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa NATO sudah "mati otak" karena aliansi, yang dibentuk pada tahun 1949 untuk menahan ancaman militer dari Uni Soviet, tidak memiliki strategi politik yang jelas di dunia multipolar pasca-Perang Dingin.

Advertising
Advertising

Tetapi Prancis percaya gagasan, yang menurut para diplomat adalah memasukkan sekitar US$ 20 miliar ke dalam anggaran bersama selama 10 tahun, tidak mungkin menguntungkan prioritas militer Prancis dan berisiko mengalihkan perhatian dan sumber daya dari membangun kemampuan pertahanan yang lemah di antara negara-negara anggota Uni Eropa.

Kebanyakan dari mereka juga merupakan bagian dari NATO.

"Jika idenya adalah untuk secara drastis meningkatkan kontribusi negara-negara untuk anggaran bersama dan mengubah filosofi NATO, bergerak dari tanggung jawab nasional ke tanggung jawab bersama, jawaban Prancis jelas tidak," kata sumber kementerian angkatan bersenjata Prancis.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menghadiri konferensi pers di markas NATO di Brussels, Belgia 14 April 2021.[Kenzo Tribouillard / Pool via REUTERS]

UE telah bekerja sejak Desember 2017 untuk mengembangkan lebih banyak daya tempur secara independen dari Amerika Serikat, dipimpin oleh Prancis, kekuatan militer utama UE yang tersisa setelah Inggris meninggalkan blok tersebut.

"Bagi kami, ini bukan masalah NATO versus Eropa tetapi NATO versus pertahanan nasional setiap negara anggota," kata sumber kementerian angkatan bersenjata Prancis.

Sumber itu mengatakan Prancis masih terbuka untuk mendengarkan argumen dan detail balasan. Prancis sudah memenuhi target NATO untuk membelanjakan 2% dari total belanja negara untuk pertahanan.

Salah satu dari empat diplomat mengatakan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly kecewa dengan keputusan Stoltenberg pada Februari dengan mengumumkan garis besar proposalnya. Stoltenberg bertemu Macron di Paris pada 21 Mei, memuji presiden Prancis atas "investasi pertahanan yang signifikan" di Prancis.

Seorang pejabat NATO mengatakan negosiasi pra-KTT itu konstruktif dan menteri luar negeri dan pertahanan NATO akan membahas proposal tersebut, bagian dari paket reformasi NATO 2030 Stoltenberg, ketika mereka bertemu pada 1 Juni.

Jerman dan sekutu Eropa lainnya, serta Kanada, juga ingin tahu berapa banyak uang tambahan yang akan dihabiskan sebelum mereka melonggarkan anggaran mereka. KTT dengan Biden mungkin hanya setuju untuk melakukan analisis pendanaan bersama, kata para diplomat.

"Beberapa orang Eropa bertanya: apakah kita membangun NATO, atau apakah kita mengembangkan kapasitas pertahanan UE untuk melengkapi NATO?" kata seorang diplomat senior NATO. "Setiap euro hanya bisa dibelanjakan sekali."

Stoltenberg, mantan perdana menteri Norwegia, menyarankan agar sekutu mendanai secara kolektif lebih banyak operasi pencegah mereka di wilayah sekutu, daripada sistem saat ini di mana satu sekutu menanggung semua biaya penempatan.

Sekutu dapat berinvestasi dalam meningkatkan pangkalan sekutu untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, melindungi telekomunikasi dan jaringan komputer dari penyerang dunia maya dan di luar angkasa.

"Jika kami ingin berbuat lebih banyak, kami juga membutuhkan lebih banyak sumber daya," kata Stoltenberg mengatakan pada bulan Februari.

Anggaran pertahanan yang didanai bersama NATO berjumlah 0,3% dari total pengeluaran pertahanan sekutu, atau sekitar US$ 2,5 miliar (Rp 35,7 triliun), untuk menjalankan komando NATO dan infrastruktur militer. Angka itu lebih rendah dari rata-rata riwayat anggaran pertahanan untuk NATO sekitar 0,5%, kata para diplomat.

Baca juga: Senator AS Ajukan RUU yang Jegal Presiden AS Keluar NATO Tanpa Izin Senat

REUTERS

Berita terkait

Legendaris! Nama Beyonce akan Masuk ke dalam Kamus Prancis Larousse

4 jam lalu

Legendaris! Nama Beyonce akan Masuk ke dalam Kamus Prancis Larousse

Nama Beyonce akan masuk ke dalam Kamus Prancis Le Petit Larousse edisi terbaru tahun ini dengan definisi sebagai penyanyi R&B dan pop Amerika.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

6 jam lalu

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.

Baca Selengkapnya

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

8 jam lalu

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

Delegasi Uni Eropa mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk penjajakan peluang investasi.

Baca Selengkapnya

Universitas Sciences Po Prancis Tolak Tuntutan Mahasiswa untuk Putus Hubungan dengan Israel

11 jam lalu

Universitas Sciences Po Prancis Tolak Tuntutan Mahasiswa untuk Putus Hubungan dengan Israel

Universitas Sciences Po di Paris menolak tuntutan mahasiswa untuk memutus hubungan dengan universitas-universitas Israel.

Baca Selengkapnya

Champs-Elysees di Paris Bakal Disulap jadi Tempat Piknik Raksasa, Diikuti 4.000 Orang

1 hari lalu

Champs-Elysees di Paris Bakal Disulap jadi Tempat Piknik Raksasa, Diikuti 4.000 Orang

Setiap peserta akan diberikan keranjang piknik gratis yang dikemas sampai penuh oleh sejumlah pemilik restoran ikonik di jalanan Kota Paris itu.

Baca Selengkapnya

Uni Eropa Cemas TikTok Lakukan Pelanggaran

1 hari lalu

Uni Eropa Cemas TikTok Lakukan Pelanggaran

Ursula von der Leyen mengakui TikTok telah menimbulkan ancaman, namun dia tidak menjelaskan lebih detail.

Baca Selengkapnya

Invasi Rusia di Ukraina Dorong Kemungkinan Ekspansi Uni Eropa

3 hari lalu

Invasi Rusia di Ukraina Dorong Kemungkinan Ekspansi Uni Eropa

Presiden Dewan Eropa mengatakan invasi Rusia ke Ukraina akan memberi dorongan bagi upaya Uni Eropa untuk menerima lebih banyak anggota.

Baca Selengkapnya

Ketua NATO Janjikan Aliran Senjata ke Ukraina akan Meningkat

3 hari lalu

Ketua NATO Janjikan Aliran Senjata ke Ukraina akan Meningkat

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menjanjikan aliran senjata dan amunisi yang meningkat kepada Ukraina.

Baca Selengkapnya

Inggris akan Bangun Tugu Peringatan bagi Tentara Muslim Pahlawan Perang Dunia

4 hari lalu

Inggris akan Bangun Tugu Peringatan bagi Tentara Muslim Pahlawan Perang Dunia

Inggris membangun tugu peringatan perang untuk jutaan tentara Muslim yang bertugas bersama pasukan Inggris dan Persemakmuran selama dua perang dunia

Baca Selengkapnya

Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

6 hari lalu

Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

Amerika Serikat diklaim mendukung penundaan kebijakan UU Anti Deforestasi Uni Eropa yang dianggap merugikan sawit Indonesia.

Baca Selengkapnya