TEMPO.CO, Jakarta - Unjuk rasa anti-pemerintah di Kolombia dalam beberapa pekan terakhir telah menyebabkan kelangkaan pasokan makanan dan bahan bakar minyak. Pasalnya, beberapa jalan masih ditutup demonstran, kendati Presiden Kolombia Ivan Duque agar blokade jalan diakhiri.

Pemerintah Kolombia sangat mengecam aksi penutupan jalan oleh demonstran dan menyebut menghalangi orang dari kebebasan bergerak adalah sebuah kejahatan.

Unjuk rasa di Kolombia terjadi sejak akhir April 2021. Demonstran meneriakkan tuntutan agar rencana kenaikkan pajak dibatalkan, dimana tuntutan ini sudah dikabulkan. Namun tuntutan meluas dengan menambah permintaan agar akhiri tindak kekerasan oleh aparat kepolisian, adanya kesempatan bagi anak-anak muda Kolombia dan penghasilan dasar atau UMR.

Untuk menjawab tuntutan itu, anggota parlemen di Kolombia sampai menangguhkan dulu reformasi bidang kesehatan, yang juga ditentang banyak pihak

Sebelumnya pada pekan ini, Presiden Duque, memerintahkan kepada aparat keamanan agar membubarkan blokade jalan oleh demonstran. Data Kepolisian Nasional Kolombia mengungkap ada 62 titik unjuk rasa yang masih berlangsung dan 43 jalan yang diblokade di 17 provinsi dari total 32 provinsi.

Sebagian besar jalan-jalan yang terdampak berada di wilayah barat daya Provinsi Huila, Valle del Cauca dan Cauca.

Sejak awal unjuk rasa, setidaknya ada 2.084 jalan yang diblokade. Dokumen dari Kementerian Pertahanan Kolombia memperlihatkan ada 1.781 unjukrasa dan 4.223 orang yang ikut berunjuk rasa.

Dokumen itu tidak menjelaskan berapa banyak blokade jalan yang sudah dicabut dalam tiga hari terakhir. Hanya dikabarkan, ada 463 blokade jalan yang sudah dibebaskan sejak awal unjuk rasa. Dari jumlah tersebut, 275 pembebasan blokade jalan dilakukan lewat negosiasi dan 188 atas intervensi polisi.

Baca juga: Diprotes Warga, Presiden Kolombia Tarik Kebijakannya Soal Reformasi Pajak

Sumber: Reuters