Diprotes Warga, Presiden Kolombia Tarik Kebijakannya Soal Reformasi Pajak

Presiden baru Kolombia, Ivan Duque, memberikan sambutan setelah terpilih sebagai presiden di Bogota, Kolombia, 17 Juni 2018. Pada 27 Mei lalu, Duque memenangi pilpres ronde pertama dengan meraih 39 persen suara. Kemudian ia harus berhadapan dengan Petro pada babak selanjutnya. REUTERS/Nacho Doce

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Kolombia Ivan Duque membatalkan niatannya untuk melakukan reformasi pajak (Tax Reform). Keputusan ia ambil usai mendapat ribuan warga Kolombia berunjuk rasa, menentang keras kebijakan tersebut, selama berhari-hari.

Duque melakukan pembatalan tersebut via video. Dirilis pada Ahad kemarin waktu setempat, Ia meminta Kongres Kolombia untuk menarik rancangan regulasi tax reform dari administrasinya.

"Saya meminta Kongres Kolombia untuk menarik regulasi yang telah diajukan oleh Kementerian Keuangan dan sesegera mungkin proses regulasi baru yang merupakan hasil dari konsensus agar tak tercipta ketidakpastian," ujar Duque, Ahad, dikutip dari Al Jazeera, 2 Mei 2021.

Tax Reform rancangan Ivan Duque diprotes keras oleh warga karena dirasa membebani warga. Salah satunya adalah soal perluasan pajak untuk pemilik usaha dan warga. Selain itu, ada juga soal peningkatan pajak pembelian untuk beberapa barang dan makanan.

Duque berdalih Tax Reform tersebut dibutuhkan untuk menstabilkan perekonomian Kolombia mulai dari menjaga rating kredit hingga mendanai kebijakan-kebijakan sosial. Namun, warga berbeda pandangan dengannya. Menurut warga, Tax Reform itu tak tepat dikeluarkan saat ini ketika para warga dan pemilik usaha terdampak oleh pandemi COVID-19.

"Itu namanya mencuri dari kami yang susah sementara mereka memberikan hasilnya kepada yang kaya," ujar salah satu penentang Tax Reform Kolombia, Sol Martinez, guru di Bogota.

Berbagai serikat pekerja, organisasi, dan anggota parlemen merayakan keputusan Duque sebagai sebuah kemenangkan. Mereka kemudian memukul panci dan pot di mana merupakan selebrasi khas Kolombia bernama Cacerolazos.

"Ini berkat kelompok muda, organisasi sosial, dan mobilisasi warga yang telah menghadapi maut untuk mengalahkan pemerintah. Semoga warga tidak mengemas ulang kebijakan itu. Kami tak bisa ditipu," ujar senator kiri di Kolombia, Ivan Cepeda, mengingatkan bahwa ada enam warga tewas dalam menentang Tax Reform Kolombia. 

Menurut laporan Al Jazeera, Duque tidak akan sepenuhnya membatalkan Tax Reform. Ia tetap menyakininya perlu. Sejumlah perubahan akan ia lakukan berdasarkan masukan dari berbagai pelaku usaha dan organisasi masyarakat. Beberapa masukan yang ia terima untuk Tax Reform Kolombia mulai dari peningkatan pajak pendapatan untuk mereka yang kaya serta pajak sementara untuk bisnis dan dividen.

Baca juga: Lansia Usia 104 Tahun di Kolombia, 2 Kali Selamat dari Virus Corona

ISTMAN MP | AL JAZEERA







DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

20 jam lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

1 hari lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

2 hari lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

3 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

8 hari lalu

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

Pemutihan pajak ini diberikan selama tiga bulan, mulai 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 dan berlaku di seluruh Samsat di Provinsi Jambi.


Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

9 hari lalu

Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

Rusia menuduh Adidas melakukan penggelapan pajak besar-besaran setelah hengkang dari negara itu.


DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

14 hari lalu

DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

Pemprov DKI berharap wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya


DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

15 hari lalu

DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

Bapenda DKI memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak dan denda untuk berbagai pajak daerah.


Industri CPO dan Turunannya Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja, Kemenperin: Menghidupi 20 Juta Orang

16 hari lalu

Industri CPO dan Turunannya Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja, Kemenperin: Menghidupi 20 Juta Orang

Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika memaparkan peran strategis dari industri CPO dan turunannya di Indonesia.


2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

16 hari lalu

2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

Director Technology and Business Development PT Krakatau Posco menyatakan pihaknya telah menyetor pajak Rp 9,7 triliun sejak tahun 2014 sampai 2021.