TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Cina meminta negara anggota PBB untuk tidak menghadiri event diskusi tentang Muslim Uighur yang digelar pekan depan. Menurut Pemerintah Cina, event tersebut bernada politis dengan niatan utamanya untuk menyudutkan Cina.

"Itu adalah event yang memiliki niatan politis. Kami meminta misi diplomatik kalian untuk tidak mengikuti event anti-Cina itu," ujar Pemerintah Cina dalam nota yang disebar ke berbagai duta besar, dikutip dari Reuters, Sabtu, 8 Mei 2021.

Menurut laporan Reuters, diskusi tersebut adalah bagian dari event virtual PBB pekan depan. Namun, event digelar atas usulan Amerika, Jerman, serta Inggris. Para dubes mereka akan hadir di acara tersebut bersama representasi organisasi HAM yaitu Human Rights Watch serta Amnesty International.

Selain ketiga negara, sejumlah dubes dari negara-negara Eropa, Australia, dan Kanada juga dijadwalkan hadir. Mereka inilah yang diminta Cina untuk tidak menghadiri acara.

Cina mencurigai motif diskusi karena Amerika dan Inggris dikenal kerap mengkritik perlakuan ke Muslim Uighur di Xinjiang. Seperti diberitakan sebelumnya, Amerika dan Inggris beberapa kali melaporkan telah terjadi kejahatan kemanusiaan di Xinjiang mulai dari Muslim Uighur ditaruh di kamp konsentrasi, diperkerjakan secara paksa, hingga harus menjalani sterilisasi secara sepihak dengan dalih kontrol populasi.

Penghuni pusat pelatihan pendidikan vokasi kota Kashgar berdansa saat kunjungan wartawan dan pejabat di Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, Cina, Jumat, 4 Januari 2019. Kunjungan ini diorganisir oleh pemerintah Cina pasca kabar tindakan pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur. REUTERS/Ben Blanchard

Januari lalu, Amerika memutuskan untuk memblokir impor tomat dan katun dari Xinjiang sebagai respon atas apa yang mereka yakini terjadi terhadap Muslim Uighuir di sana. Menurut mereka, kedua produk yang diblokir itu adalah hasil kerja paksa . Tak lama setelah pemblokiran itu, Amerika menyebut apa yang terjadi di Xinjiang terhadap Muslim Uighur sebagai genosida.

"Isu hak asasi manusia adalah alat politis untuk mengintervensi urusan internal Cina dengan Xinjiang. Hal itu bisa menciptakan perpecahan, keributan, yang pada ujungnya memperlamban pertumbuhan Cina."

"Mereka terobsesi memprovokasi konfrontasi dengan Cina. Provokasi tersebut, ke depannya, bisa memicu konfrontasi yang lebih banyak," ujar Misi Diplomatik Cina di PBB menurut nota yang beredar, dikutip dari laporan Reuters.

Direktur Human Rights Watch Louis Charbonneau menyakini ancaman dari Cina tidak akan berdampak terhadap negara-negara anggota PBB. Menurutnya, semakin Cina memaksa anggota PBB untuk menuruti mereka, maka akan semakin banyak yang memilih untuk bersikap sebaliknya.

"Beijing sudah bertahun-tahun mencoba membully pemerintah (negara anggota PBB) untuk diam. Namun, strategi itu telah gagal karena makin banyak negara yang menyuarakan kengerian atas apa yang dilakukan Cina terhadap Muslim Uighur atau etnis lainnya," ujar Charbonneau pada Jumat kemarin.

Pemerintah Cina enggan berkomentar soal nota yang beredar. Sebelumnya, Pemerintah Cina sudah membantah semua tuduhan atau laporan yang menyatakan terjadi pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.

Baca juga: Kekerasan pada Etnis Uighur, Parlemen Minta Inggris Bertindak

ISTMAN MP | REUTERS