Diminta Serahkan Lisensi Vaksin COVID-19, Amerika Gelar Pembicaraan dengan WTO

Senin, 3 Mei 2021 14:30 WIB

Petugas medis menunjukan vaksin Covid-19 Pfizer-BioNTech COVID-19. Badan Obat Norwegia (NMA) mengatakan hasil otopsi terhadap 13 jenazah menunjukkan bahwa efek samping umum vaksin covid-19 REUTERS/Andreas Gebert

TEMPO.CO, Jakarta - Distribusi dan ketersediaan vaksin COVID-19 masih menjadi masalah. Masih banyak negara yang kekurangan vaksin atau bahkan belum mendapatkan vaksin COVID-19 sama sekali. Salah satunya adalah India, yang tengah menghadapi gelombang kedua pandemi, di mana sempat menutup pusat vaksinasinya selama tiga hari karena kehabisan suplai.

Di saat berbagai negara tidak mendapat vaksin COVID-19, Amerika menjadi salah satu negara yang mengalami surplus. Mereka kelebihan memesan vaksin. Saking kelebihannya, pesanan vaksin COVID-19 AstraZeneca mereka sampai tak terpakai. Amerika berniat membahas distribusi vaksin, termasuk surplus, dengan Organisasi Dagang Dunia (WTO) agar tepat sasaran.

"Kami akan menggelar pembicaraan soal bagaimana vaksin ini bisa terdistribusi dengan luas dan terlisensi. Kami akan punya lebih banyak hal untuk disampaikan beberapa hari ke depan," ujar Kepala Staf Gedung Putih, Ron Klain, dikutip dari Al Jazeera, Senin, 3 Mei 2021.

Sebelumnya, Amerika sudah mendapat banyak permohonan dari berbagai negara untuk berbagi vaksin COVID-19. Beberapa permohonan di antaranya datang dari India dan Meksiko yang telah diiyakan oleh administrasi Presiden Joe Biden.

Selain menerima permohonan soal berbagi vaksin COVID-19, administrasi Joe Biden juga mendapat desakan untuk melisensikan hak cipta vaksin COVID-19 buatan Amerika. Dengan begitu, berbagai negara bisa memproduksi vaksin secara swasembada tanpa harus menunggu kiriman dari negara lain.

Sebuah pesawat Angkatan Udara A.S. terlihat di landasan setelah mendarat dengan membawa sejumlah pasokan bantuan untuk warga India yang terinfeksi COVID-19 dari Amerika Serikat di terminal kargo Bandara Internasional Indira Gandhi di New Delhi, India, 30 April 2021. Prakash Singh/Pool via REUTERS


Salah satu desakan datang dari ikatan Dokter Tanpa Batas (MSF). Mereka mendesak negara-negara kaya untuk tidak memblokir pemberian lisensi atau teknologi vaksin kepada negara lain. Tujuannya seperti telah disebutkan, agar ada produksi vaksin secara swasembada dan suplai merata.

Perkara lisensi itu sudah disinggung administrasi Joe Biden pekan lalu. Mereka mengklaim tengah menimbang sejumlah opsi mulai dari pemangkasan harga vaksin hingga pemberian lisensi. Namun, keputusan belum diambil dan kemungkinan baru ada di pertemuan WTO pekan ini.

Penasihat Keamanan Nasional Amerika, Jake Sullivan, pada Ahad kemarin mendukung pemangkasan harga vaksin agar lebih terjangkau oleh negara-negara miskin. Sementara itu, Senator Vermont Bernie Sanders berpendapat pemberian lisensi atau hak cipta vaksin adalah tanggung jawab moral untuk meratakan distribusinya.

"Apa yang bisa saya katakan ke perusahaan medis, ketika jutaan nyawa di dunia dalam ancaman, izinkan mereka untuk memiliki hak cipta vaksinnya agar negara lain bisa memproduksi vaksinnya sendiri," ujar Sanders.

Per berita ini ditulis, angka vaksinasi COVID-19 harian di Amerika sudah mulai berkurang (2,42 juta per hari). Hal itu seiring dengan menurunnya kebutuhan untuk vaksinasi karena sudah banyak yang mendapatkan dosis. Kurang lebih 56 persen warga dewasa di Amerika sudah menerima satu dosis vaksin COVID-19.


Baca juga: CDC: 1 dari 3 Orang Amerika Terinfeksi Covid-19

ISTMAN MP | AL JAZEERA

Berita terkait

5 Fakta menarik Hot Dog, Dibawa ke Luar Angkasa hingga Harga Mencapai Puluhan Juta

12 jam lalu

5 Fakta menarik Hot Dog, Dibawa ke Luar Angkasa hingga Harga Mencapai Puluhan Juta

Sebagai makanan cepat saji yang populer, hot dog memiliki bulan perayaan nasional. Untuk merayakannya sebuah restoran di New York menjual hot dog seharga 37 juta rupiah

Baca Selengkapnya

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

1 hari lalu

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

Puluhan kampus di Amerika Serikat gelar aksi pro-Palestina. Apa saja tindakan represif aparat terhadap demonstran?

Baca Selengkapnya

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

1 hari lalu

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

DPR Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang yang akan melarang penggunaan TikTok

Baca Selengkapnya

ByteDance Pilih Tutup TikTok di AS jika Opsi Hukum Gagal

2 hari lalu

ByteDance Pilih Tutup TikTok di AS jika Opsi Hukum Gagal

TikTok berharap memenangkan gugatan hukum untuk memblokir undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

2 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

3 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

3 hari lalu

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

Berbagi kampus di Amerika Serikat unjuk rasa mendukung Palestina dengan tuntutan yang seragam soal protes genosida di Gaza.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

4 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

4 hari lalu

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

Amerika Serikat resmi melarang TikTok karena alasan keamanan jika ByteDance tidak melakukan divestasi sahamnya. Perusahaan Cina itu melawan.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

4 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya