TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Kamboja pada Jumat, 30 April 2021, berkumpul di Ibu Kota Phnom Penh menuntut bantuan dari pemerintah. Mereka memprotes adanya distribusi bantuan yang tidak adil selama Kota Phnom Penh mengalami lockdown yang ketat, yang melarang masyarakat keluar rumah untuk hal yang tidak mendesak.

Otoritas memberlakukan lockdown pada Kota Phnom Penh dan kota-kota disekitarnya sejak 19 April 2021. Kebijakan itu dilakukan untuk mengendalikan penyebaran infeksi virus corona.

Sejak akhir Februari 2021, angka kasus positif Covid-19 di Kamboja mengalami kenaikan dari 500 kasus menjadi 12.641 kasus. Dari jumlah itu, ada 91 kasus positif Covid-19 yang berakhir dengan kematian.

“Orang-orang di desa saya belum menerima bantuan makanan, padahal ini sudah 10 hari,” kata Oum Sreykhouch, 25 tahun, buruh pabrik yang tinggal di distrik Meanchey.

Layanan makanan pesan-antar yang dioperasikan swasta masih beroperasi di Phnom Penh dan sekitarnya, namun pasar dan layanan jajanan makanan pinggir jalan, tutup. Kondisi ini membuat keluarga miskin kesulitan mendapatkan suplai makanan mengingat sebagian besar tidak mendapat pemasukan karena harus tinggal di rumah.

Pemerintah telah meminta masyarakat Kamboja agar mengajukan diri agar mendapat bantuan makanan. Beberapa keluarga di distrik Meanchey mengatakan mereka baru menerima satu paket beras 25 kilogram, satu dus mie instan dan ikan kaleng. Masih ada warga yang belum kebagian.

“Sudah cukup lama kami mendaftarkan agar mendapat donasi makanan. Saya tidak mampu membeli makanan, untuk itu saya meminta bantuan ,” kata Net Channy, 31 tahun, buruh pabrik.

Lemabga Amnesty International pada Jumat, 30 April 2021 memperingatkan lockdown di Kamboja telah mendorong krisis kemanusiaan dan HAM. Sekitar 294 ribu orang di Ibu Kota Phnom Penh berisiko mengalami kelaparan.

Baca juga: Gedung Pernikahan di Kamboja Jadi Rumah Sakit Darurat Covid-19

Sumber: Reuters