TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat ASEAN memastikan krisis Myanmar akan menjadi topik pembahasan utama dalam KTT ASEAN yang berlangsung di Jakarta pada 24 April nanti. Hal tersebut menyusul situasi di Myanmar yang tak kunjung membaik serta bertambahnya sanksi untuk negeri seribu pagoda itu.

Sejak kudeta Myanmar berlangsung pada 1 Februari lalu, sejumlah negara ASEAN sudah berupaya untuk menyelesaikan krisis di sana secara diplomatis. Hal itu mengacu pada Piagam ASEAN yang melarang adanya intervensi akan masalah eksistensi nasional sebuah negara. Namun, situasi yang memburuk di Myanmar mendesak ASEAN untuk resolusi tegas.

"Pembahasan itu akan berlangsung di markas besar ASEAN di Jakarta pada Sabtu nanti. Protokol kesehatan dan keamanan ketat akan diterapkan karena situasi pandemi," ujar Asisten Direktur Hubungan Komunitas Sekretariat ASEAN, Romer Jr. Abad Arca, dikutip dari Reuters, Selasa, 20 April 2021.

Lebih lanjut, seperti apa susunan kedatangan delegasi tiap negara belum diketahui. Myanmar dikabarkan bakal diwakili langsung oleh Panglima Militer sekaligus dalang kudeta Myanmar, Min Aung Hlaing. Kementerian Luar Negeri Brunei, yang bertugas untuk memimpin jalannya KTT ASEAN kali ini, enggan berkomentar.

Tangkapan layar dari siaran televisi pemerintah Myanmar mulai 3 Februari 2021 menunjukkan Jenderal Min Aung Hlaing berbicara selama pertemuan. [MRTV / Handout melalui REUTERS]

Selain Min Aung Hlaing, delegasi pemerintahan tandingan di Myanmar juga dikabarkan akan hadir di KTT ASEAN. Pemerintahan tandingan itu, yang bernama National Unity Government, dibentuk oleh pejabat dan anggota parlemen dari partai bentukan Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi. Belum diketahui apakah mereka akan benar-benar diundang dan siapa yang bakal mewakili.

Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon meminta ASEAN untuk memanfaatkan kedatangan Min Aung Hlain sebaik mungkin untuk penyelesaian krisis Myanmar. Menurutnya, perlu ada respon yang solid dan kollektif untuk menyelesaikan situasi di Myanmar dan membujuk Min Aung Hlaing adalah salah satu langkah pertama yang harus dilakukan.

"ASEAN harus menegaskan kepada Militer Myanmar bahwa situasi saat ini sungguh darurat, bahkan terlalu darurat untuk bisa disebut urusan internal saja," ujar Ban Ki-Moon, dikutip dari kantor berita Reuters.

Di Myanmar, situasi belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Warga masih aktif menggelar aksi unjuk rasa untuk menentang kudeta yang berlangsung pada 1 Februari lalu. Di sisi lain, Militer Myanmar juga aktif membantai warga-warga yang melakukan perlawanan.

Menurut laporan Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, total ada 737 orang yang tewas selama kudeta Myanmar berlangsung. Adapun jumlah warga yang telah ditangkap, di mana salah satunya adalah Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, mencapai 3.229 orang.

Baca juga: Pemerintah Sipil Myanmar Minta Diundang ke Jakarta

ISTMAN MP | REUTERS