Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Mau Bujuk Jenderal Junta untuk Selesaikan Krisis

Sabtu, 10 April 2021 10:30 WIB

Sepatu terlihat selama "Aksi Sepatu Berbaris" untuk memperingati orang-orang yang telah terbunuh sejak dimulainya kudeta militer, di Yangon, Myanmar 8 April 2021. [Foto diperoleh oleh REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta - Utusan Khusus PBB untuk Myanmar tiba di Bangkok Jumat kemarin untuk membujuk jenderal junta Myanmar menyelesaikan krisis Myanmar.

Namun Christine Schraner Burgener mengatakan jenderal junta memberitahunya kalau mereka belum siap menerimanya.

"Baru sampai di BKK untuk pembicaraan. Saya menyayangkan Tatmadaw memberitahu saya kemarin mereka tidak siap menerima saya. Saya siap untuk berdialog. Kekerasan tidak pernah mengarah pada solusi damai yang berkelanjutan," kata Schraner Burgener di akun Twitter resminya, dikutip dari Reuters,10 April 2021.

Para pejabat PBB mengatakan Burgener melakukan perjalanan ke Myanmar untuk pertemuan tatap muka dengan para jenderal, tetapi juru bicara junta menolaknya.

"Kami tidak mengizinkan ini. Kami juga tidak memiliki rencana untuk mengizinkannya saat ini," kata juru bicara Zaw Min Tun, dikutip dari Channel News Asia.

Advertising
Advertising

Pada Jumat militer Myanmar dilaporkan menggunakan mortir dan proyektil ledakan tinggi untuk menyerang demonstran di kota Bago, menurut laporan The Irrawaddy.

Serangan fajar menargetkan area pertemuan utama pengunjuk rasa, menembakkan amunisi tajam bersama mortir.

Lebih dari 20 orang dilaporkan tewas dan beberapa lainnya luka-luka selama serangan itu, menurut penduduk. Beberapa orang juga ditangkap.

Pemimpin kudeta militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing menyapa Wakil Menteri Pertahanan Rusia Kolonel Jenderal Alexander Vasilyevich Fomin dan anggota delegasi selama resepsi Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw pada Sabtu, 27 Maret 2021.[Situs website Min Aung Hlaing]

Junta Myanmar pada Jumat juga mengklaim protes terhadap pemerintahannya berkurang karena orang-orang menginginkan perdamaian. Junta juga mengatakan akan mengadakan pemilihan dalam dua tahun, kerangka waktu pertama yang diberikan untuk kembali ke demokrasi sejak kudeta 1 Februari, Reuters melaporkan.

"Alasan berkurangnya protes adalah karena kerja sama orang-orang yang menginginkan perdamaian, yang kami hargai," kata Zaw Min Tun. "Kami meminta orang-orang untuk bekerja sama dengan pasukan keamanan dan membantu mereka."

Baca juga: Militer Myanmar Menolak Bertanggung Jawab Atas Pembunuhan Anak-anak

Dia mengatakan militer telah mencatat 248 kematian dan dia membantah bahwa senjata otomatis telah digunakan. Enam belas polisi juga tewas, katanya.

Kelompok aktivis Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mengatakan 614 orang, termasuk 48 anak-anak Myanmar, telah dibunuh oleh pasukan keamanan junta sejak kudeta militer pada Kamis malam, dan Lebih dari 2.800 orang ditahan.

REUTERS | CHANNEL NEWS ASIA | THE IRRAWADDY

Berita terkait

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

12 jam lalu

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

Pejabat PBB mengatakan penutupan perbatasan Rafah dan Karem Abu Salem (Kerem Shalom) merupakan "bencana besar" bagi warga Palestina di Gaza

Baca Selengkapnya

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

14 jam lalu

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

UN Women memperingatkan bahwa serangan darat Israel di Rafah, Gaza, akan memperburuk penderitaan 700.000 perempuan dan anak perempuan Palestina

Baca Selengkapnya

Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

15 jam lalu

Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan tidak ada dasar hukum untuk mengakui Vladimir Putin sebagai presiden Rusia yang sah.

Baca Selengkapnya

Temuan PBB tentang Kuburan Massal Gaza: Ada yang Disiksa, Ada yang Dikubur Hidup-hidup

17 jam lalu

Temuan PBB tentang Kuburan Massal Gaza: Ada yang Disiksa, Ada yang Dikubur Hidup-hidup

Para ahli PBB mendesak penjajah Zionis Israel untuk mengakhiri agresinya terhadap Gaza, dan menuntut ekspor senjata ke Israel "segera" dihentikan.

Baca Selengkapnya

Kelompok Perlawanan Myanmar Klaim Tangkap Ratusan Aggota Junta Militer

22 jam lalu

Kelompok Perlawanan Myanmar Klaim Tangkap Ratusan Aggota Junta Militer

Tentara Arakan atau Arakan Army menyatakan telah menangkap ratusan anggota junta Myanmar.

Baca Selengkapnya

Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

2 hari lalu

Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

Menteri Luar Negeri Turkiye sangat yakin pengakuan banyak negara terhadap Palestina sebagai sebuah negara akan menjadi pukulan telak bagi Israel

Baca Selengkapnya

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

3 hari lalu

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

Delegasi PBB mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

3 hari lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

4 hari lalu

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.

Baca Selengkapnya

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

4 hari lalu

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

Dubes Palestina untuk Austria menilai upaya membahas Gaza pada forum PBB tidak akan berdampak pada kebijakan AS dan Eropa yang mendanai genosida.

Baca Selengkapnya