TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 10 juta pemilih di Korea Selatan akan memberikan hak suara mereka dalam pemilu untuk memilih Wali Kota Seoul dan Wali Kota Busan pada Jumat, 2 April 2021. Beberapa daerah lainnya di Negeri Gingseng juga akan menyusul melakukan pemilihan kepala daerah.

Pemilu ini dilakukan saat Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan partainya, yakni Partai Demokrat, sedang bergumul dengan harga rumah di negara itu yang tidak terkendali. Kondisi ini memperdalam kesenjangan di Korea Selatan. Saat yang hampir sama, hubungan Korea Selatan dan Korea Utara memburuk sehingga membuat perubahan politik yang lebih luas menjelang pemilu presiden pada Maret 2022 mendatang.

Baca juga: Aturan Social Distancing di Korea Selatan Diperpanjang

Presiden Korea Selatan terpilih Moon Jae-in, mengucapkan terima kasih saat menyapa para pendukungnya di Gwanghwamun Square, Seoul, 9 Mei 2017. Moon menjabat sebagai Kepala staf Presiden Roh Moo-hyun dari 2003-2008. REUTERS/Kim Kyunghoon

Hasil survei terakhir memperlihatkan partai oposisi Korea Selatan, Partai Rakyat Berkuasa, unggul di Seoul dan Busan. Itu bisa berarti untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Partai Demokrat akan kehilangan kekuasaan di Seoul, yang berpopulasi 52 juta jiwa.

Sebuah survei yang dipublikasi pada Kamis, 1 April 2021, memperlihatkan pemilih dari semua kalangan usia mendukung Partai Rakyat Berkuasa. Dukungan diberikan pada kalangan usia 20 tahun-an, 30 tahun-an dan 60 tahun-an atau bahkan lebih tua.

“Jika partai Presiden Moon kalah, itu akan menjadi sebuah kekalahan telak yang akan membawa sebuah kematian politik baginya dan mengeleminasi setiap momentum untuk mendorong agenda politiknya,” kata Kim Hyung-joon, ilmuwan bidang politik dari Universitas Myongji di Seoul.

Menurut Kim, jika hasil survei itu menjadi kenyataan maka itu bukan berarti kandidat dari oposisi akan menjadi Presiden Korea Selatan yang selanjutnya. Melainkan kekuatan politik baru bisa muncul bahkan di kantong kekuasaan agar kelompok Presiden Moon tetap terkendali dan mencoba untuk membedakannya.

Presiden Moon berkuasa di Korea Selatan pada 2017. Ketika itu, Moon menjanjikan lapangan pekerjaan dan menyediakan tempat bagi semua warga negara Korea, di mana kalangan para pekerja keras bisa membeli rumah dengan harga terjangkau dan membangun biduk rumah tangga. Akan tetapi yang terjadi beberapa pekan ini, ada kemarahan yang menganggap kebijakan ekonominya gagal, termasuk caranya menangani pandemi Covid-19.

Sumber: Reuters