TEMPO.CO, Jakarta - Junta militer Myanmar diduga menggunakan teknologi video deepfake untuk mengkriminalisasi Konselor Negara Daw Aung San Suu Kyi dalam kasus korupsi, menurut laporan The Irrawaddy.

Junta diduga membeberkan bukti dugaan korupsi Aung San Suu Kyi dengan menunjukkan klip yang diduga video rekayasa dari Kepala Menteri yang ditahan di Wilayah Yangon, yang diduga telah menyuapnya.

Namun, keaslian video ini dipertanyakan publik. Banyak warga Myanmar yang meragukan keaslian video tersebut, karena gerakan bibir menteri tidak sinkron dengan audio, menurut laporan The Irrawaddy, yang dikutip 27 Maret 2021.

Teknologi deepfake sangat kontroversial dalam baru-baru ini dan berpotensi digunakan untuk disinformasi. Istilah "deepfake" berasal dari teknologi yang mendasari "pembelajaran mendalam", yang merupakan salah satu bentuk Kecerdasan Buatan.

Algoritme pembelajaran mendalam, yang mengajarkan diri mereka sendiri bagaimana memecahkan masalah ketika diberikan kumpulan data yang besar, digunakan untuk menukar wajah dalam video dan konten digital untuk membuat media palsu yang tampak realistis, menurut Business Insider.

Sebuah klip video berdurasi 4:43 menit ditayangkan selama konferensi pers yang diadakan oleh juru bicara junta pada Selasa di ibu kota Myanmar, Naypyitaw. Juru bicara junta itu mengatakan bahwa video U Phyo Min Thein memberikan bukti atas tuduhan tersebut, dalam upaya untuk menghilangkan keraguan publik atas kasus tersebut.

Sebelumnya pada 11 Maret, juru bicara junta militer menuduh Aung San Suu Kyi menerima suap US$ 600.000 (Rp 8,6 miliar) dan lebih dari 9,5 kg emas dari U Phyo Min Thein, kepala wilayah Yangon, antara Desember 2017 dan Maret 2018.

U Phyo Min Thein, yang sekarang telah ditahan oleh rezim, mengatakan di video itu bahwa dia pergi menemui Aung San Suu Kyi setidaknya tiga kali untuk memberinya uang dan emas, dan mengatakan dia membantu menyewakan sebuah kompleks untuk yayasan yang dimiliki Aung San Suu Kyi dengan potongan harga.

Para pengunjuk rasa yang mengenakan topeng yang menggambarkan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, memberikan hormat tiga jari saat mereka mengambil bagian dalam protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. REUTERS/Stringer

Rezim junta Myanmar, yang dipimpin Jenderal Senior Min Aung Hlaing, telah mengajukan empat dakwaan terhadap Penasihat Negara yang dikudeta, termasuk penghasutan, menggunakan walkie-talkie tanpa lisensi dan melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Militer Myanmar mengatakan mereka mengambil alih kekuasaan karena pemilihan 8 November 2020 yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi diwarnai kecurangan, tetapi klaim ini dibantah oleh komisi pemilihan negara.

Sejak kudeta, hampir setiap hari rakyat Myanmar menggelar demonstrasi dan laporan terakhir Reuters mengatakan total 400 orang telah tewas sejak protes kudeta dimulai.

Pasukan keamanan telah menewaskan lebih dari 90 orang Myanmar di seluruh negeri pada Sabtu dalam salah satu hari, menjadikannya hari paling berdarah sejak protes kudeta militer 1 Februari, menurut laporan berita lokal dan saksi mata, Reuters melaporkan.

Baca juga: Militer Myanmar Tuduh Aung San Suu Kyi Menerima Suap Berupa Emas

Tindakan keras yang mematikan terjadi bertepatan pada peringatan Hari Angkatan Bersenjata pada 27 Maret, peringatan tahunan perlawanan bersenjata Myanmar melawan penjajah Jepang yang dipimpin oleh ayah Suu Kyi.

Para demonstran yang menentang kudeta 1 Februari tetap turun ke jalan-jalan Yangon, Mandalay, dan kota-kota lain, meski pada Jumat televisi pemerintah memperingatkan pengunjuk rasa bisa ditembak di kepala atau punggung.

Protes nasional antikudeta menuntut rezim junta militer turun dan mengembalikan pemerintahan sipil yang dikudeta.

Aung San Suu Kyi, politikus sipil paling populer di Myanmar, tetap ditahan di lokasi yang dirahasiakan bersama dengan banyak tokoh lain di Liga Nasional untuk Demokrasi.

THE IRRAWADDY | BUSINESS INSIDER | REUTERS