TEMPO.CO, Jakarta - Tomas Ojea-Quintana, seorang penyidik HAM di PBB pada Rabu, 10 Maret 2021 menyebut negara-negara kekuatan dunia menanggung tanggung jawab atas pengabaian kejahatan terhadap kemanusiaan yang mungkin masih dilakukan oleh otoritas di Korea Utara.

Ojea-Quintana mendesak Dewan Keamanan PBB agar menengok kuburan kekerasan Korea Utara di Pengadilan Kriminal Internasional untuk persekusi. Ojea-Quintana menyuarakan kekhawatirannya terhadap laporan yang menyebut adanya beberapa hukuman berat yang diberlakukan pada pelaku pelanggaran lockdown untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Salah satu aturan itu adalah memerintahkan tembak di tempat kepada siapapun yang mencoba melintasi wilayah perbatasan.

“Kejahatan terhadap kemanusiaan mungkin masih berlangsung,” kata Ojea-Quintana.

Rudal balistik yang bisa diluncurkan dari kapal selam (SLBM) dipamerkan dalam parade militer untuk memperingati Kongres Partai Buruh ke-8 di Pyongyang, Korea Utara 14 Januari 2021. Dalam parade kali ini Korea Utara menunjukkan setidaknya empat rudal besar hitam-putih. KCNA

Baca juga: Aktivis Myanmar Pastikan Unjuk Rasa Menentang Kudeta Tetap Berlanjut

Dia mengaku telah menerima informasi yang mengkonfirmasi temuan Komisi PBB pada 2014 tentang pemusnahan, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, aborsi paksa, kekerasan seksual, persekusi politikus dan tindak tidak manusiawi yang menyebabkan kelaparan berkepanjangan di Korea Utara.

“Desakan untuk menghentikan kekerasan dalam hal skala, gravitasi dan alam tidak bisa dikesampingkan tergantung pada kepentingan nasional atau kepentingan geopolitik. Saya sangat yakni Dewan Keamanan PBB memikul tanggung jawab atas kelambanannya menangani kejahatan yang berlanjut terhadap kemanusiaan di Korea Utara,” kata Ojea-Quintana.

Ojea-Quintana dalam laporannya yang dipublikasi pada akhir pekan lalu menyebut kebijakan sangat drastis sudah diambil oleh Pemerintah Korea Utara dalam menghadapi pandemi Covid-19 telah memperburuk aturan yang diberlakukan dan perekonomian masyarakat semakin tertatih, termasuk kelaparan.

“Kami gelisah dengan laporan-laporan soal naiknya kelaparan di Korea Utara, pemenjaraan dan eksekusi,” kata charge d’affaires PBB dari Amerika Serikat Mark Cassayre.

Wakil Duta Besar Australia di PBB Jeffrey Roach mengatakan prioritas Korea Utara seharusnya adalah meningkatkan kualitas hidup warga negaranya. Sebaliknya yang terjadi rezim malah fokus mengembangkan senjata penghancur massal dan kendaraan-kendaraan penunjang senjata itu.

Sumber: Reuters