TEMPO.CO, Jakarta - Pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi meninggal setelah ditahan pada Selasa kemarin. Ini merupakan kematian kedua pejabat Partai NLD selama tindakan represif junta militer untuk merebut kekuasaan.

Zaw Myat Linn dari NLD meninggal dalam tahanan pada hari Selasa setelah dia ditangkap di Yangon sekitar pukul 1:30 pagi, kata Ba Myo Thein, seorang anggota majelis tinggi parlemen sipil yang dibubarkan militer, dikutip dari Reuters, 10 Maret 2021.

"Dia terus berpartisipasi dalam protes," kata Ba Myo Thein. Penyebab kematiannya tidak jelas.

Dalam siaran langsung Facebook sebelum dia ditahan, Zaw Myat Linn mendesak orang-orang untuk terus melawan tentara.

"Bahkan jika itu mengorbankan nyawa kita," katanya. "Kekuatan mereka tidak boleh bertahan lama."

Baik militer Myanmar maupun polisi tidak menanggapi pemintaan komentar.

Pengunjuk rasa lari dari polisi saat protes menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, 8 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]

Zaw Myat Linn adalah pejabat NLD kedua yang tewas dalam tahanan dalam dua hari terakhir. Khin Maung Latt, yang telah bekerja sebagai manajer kampanye untuk anggota parlemen NLD terpilih pada tahun 2020, meninggal setelah ditangkap pada Sabtu malam.

Polisi juga menindak media independen, menggerebek kantor dua outlet berita, dan menahan dua jurnalis.

Setidaknya 35 jurnalis telah ditangkap sejak kudeta 1 Februari, Myanmar Now melaporkan. 19 di antaranya telah dibebaskan.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Klaim Temukan Anggaran Rahasia Aung San Suu Kyi

Myanmar berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada 1 Februari, menahannya dan pejabat NLD lainnya, dan membentuk pemerintahan junta.

Protes harian terhadap kudeta terus berlangsung di seluruh negeri dan pasukan keamanan telah menindak mereka dengan keras. Lebih dari 60 pengunjuk rasa telah tewas dan lebih dari 1.800 ditahan termasuk pemimpin partai NLD Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint, menurut Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), sebuah kelompok advokasi tahanan politik.

REUTERS