TEMPO.CO, Jakarta - Menteri luar negeri Singapura pada Jumat mengatakan adalah "aib nasional" bagi angkatan bersenjata suatu negara untuk menggunakan senjata terhadap rakyat mereka sendiri, ketika Singapura meminta junta militer mencari solusi damai atas kerusuhan di Myanmar.

"Ini adalah puncak rasa malu nasional bagi angkatan bersenjata di negara mana pun untuk menggunakan senjata terhadap rakyatnya sendiri," kata Vivian Balakrishnan, dikutip dari Reuters, 5 Maret 2021.

Singapura, kata Vivian, dikejutkan oleh kekerasan terhadap warga sipil di negara itu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan setidaknya 54 orang telah tewas sejak kudeta 1 Februari. Lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.

Balakrishnan dan menteri luar negeri di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah mengadakan pembicaraan dengan perwakilan junta awal pekan ini.

Singapura bersama sejumlah menteri luar negeri ASEAN lainnya telah menyerukan pembebasan tahanan politik termasuk pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

"Karena itu kami berharap pihak berwenang militer akan membebaskan Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi sehingga diskusi ini dapat dimulai," katanya kepada DPR Singapura menanggapi pertanyaan dari para anggota parlemen, dikutip dari Channel News Asia.

"Kami juga mendukung kunjungan utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar, Christine Burgener, dan berharap bahwa dia juga akan diberikan akses pada kunjungan tersebut ke Daw Aung San Suu Kyi dan NLD (Liga Nasional untuk Demokrasi)."

Asap mengepul dari benda-benda yang terbakar selama protes di Yangon, Myanmar, 4 Maret 2021, dalam gambar diam yang diambil dari sebuah video. [Facebook Bangkoksighseeing / melalui REUTERS]

Vivian Balakrishnan mengatakan pada hari Jumat bahwa para menteri luar negeri setiap hari berhubungan satu sama lain untuk membahas Myanmar.

Namun, ia mengatakan, meskipun ASEAN harus memainkan peran konstruktif dalam memfasilitasi kembalinya keadaan normal dan stabilitas, akan ada dampak terbatas dari tekanan eksternal terhadap situasi di Myanmar.

Baca juga: Seorang Demonstran Myanmar Tewas Ditembak Aparat di Bagian Leher

"Jika Anda melihat selama 70 tahun terakhir, otoritas militer di Myanmar, terus terang, tidak menanggapi sanksi ekonomi, tidak menanggapi keburukan moral," kata menteri luar negeri Singapura itu.

Dia mengatakan bahwa meskipun tuntutan pada piagam ASEAN dan deklarasi hak asasi manusia itu penting, itu tidak cukup untuk mengubah perilaku junta militer Myanmar.

"Kuncinya terletak di Myanmar, dan ada batasan sejauh mana tekanan eksternal akan ditanggung," kata menlu Singapura.

REUTERS | CHANNEL NEWS ASIA