Dubes Myanmar untuk PBB Pilihan Junta Militer Mengundurkan Diri

Jumat, 5 Maret 2021 10:23 WIB

Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mengacungkan tiga jari di akhir pidatonya di depan Majelis Umum di mana ia memohon tindakan internasional dalam membatalkan kudeta militer di negaranya seperti yang terlihat dalam tangkapan layar yang diambil dari sebuah video, di wilayah Manhattan di New York City, New York, AS, 26 Februari 2021. [United Nations TV / Handout via REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Myanmar untuk PBB Tin Maung Naing, yang belum lama ini dilantik junta militer, memilih untuk mundur. Hal itu dipicu perebutan pos Dubes Myanmar di PBB antara junta militer dengan pemerintahan yang mereka gulingkan. Alhasil, Dubes Myanmar untuk PBB sebelumnya, Kyaw Moe Tun, kembali jadi pengisi definitif pos tersebut.

"Tin Maung Naing telah mengirimkan surat pengunduran dirinya...menyampaikan bahwa Kyaw Moe Tun akan kembali menjadi representasi Myanmar di PBB," ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 5 Maret 2021.

Diberitakan sebelumnya, Militer Myanmar dan administrasi peninggalan Aung San Suu Kyi saling klaim soal pengisi pos di PBB. Militer Myanmar lebih dulu melangkah dengan mengklaim telah memecat Kyaw Moe Tun dari posnya pekan lalu. Gara-garanya, Kyaw Moe Tun meminta PBB untuk mengintervensi kudeta Myanmar. Nah, Militer Myanmar kemudian memilih Tin Maung Naing untuk mengisi pos bekas Kyaw Moe Tun.

Senin kemarin, Kyaw Moe Tun dan administrasi peninggalan Aung San Suu Kyi membalas langkah Militer Myanmar. Via surat, Kyaw Moe Tun mengklaim masih menjadi Dubes Myanmar yang sah karena PBB hanya menerima representasi dari pemerintahan yang legal. Saat itu, menurut Moe Tun, junta militer belum mengakui pemerintahannya sebagai yang sah ke PBB.

Sehari sesudahnya, PBB mengumumkan bahwa mereka telah menerima dua surat dari "Pemerintah Myanmar" yang saling bertentangan satu sama lain. Untuk mendapatkan kejelasan, PBB kemudian meminta kedua surat itu dikaji oleh Komite Akreditasi dan Protokol. Jika dirasa keduanya sama-sama sah, maka langkah yang bisa diambil menurut PBB adalah voting pada Sidang Umum.

Voting pada sidang umum itu tidak pernah terjadi. Tin Maung Naing lebih dulu mundur. Adapun Kyaw Moe Tun, sejak Selasa kemarin, bekerja seperti biasa tanpa merasa bakal ada gangguan terhadap posisinya di PBB. Representasi dari Uni Eropa dan Amerika pun mengakuinya sebagai Dubes Myanmar yang sah.

Apa penyebab menyerahnya figur pilihan Militer Myanmar belum diketahui per berita ini ditulis. Adapun Militer Myanmar kembali disorot saat ini karena PBB melaporkan mereka telah membunuh 54 orang dan menangkap lebih dari 1700 orang sepanjang kudeta.

Baca juga: Junta Myanmar dan Pemerintahan Aung San Suu Kyi Berebut Pos Dubes di PBB

ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA

Berita terkait

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

20 jam lalu

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

Delegasi PBB mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

1 hari lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

1 hari lalu

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.

Baca Selengkapnya

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

1 hari lalu

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

Dubes Palestina untuk Austria menilai upaya membahas Gaza pada forum PBB tidak akan berdampak pada kebijakan AS dan Eropa yang mendanai genosida.

Baca Selengkapnya

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

1 hari lalu

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

Jika perang terus berlanjut selama sembilan bulan, kemajuan yang dicapai selama 44 tahun akan musnah. Kondisi itu akan membuat Gaza kembali ke 1980

Baca Selengkapnya

Tema World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Target UNICEF, Kelangkaan Air jadi Isu Krusial

1 hari lalu

Tema World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Target UNICEF, Kelangkaan Air jadi Isu Krusial

Tema World Water Forum ke-10 di Bali berkaitan dengan sejumlah tujuan UNICEF. Salah satunya soal akses air bersih untuk anak-anak di daerah.

Baca Selengkapnya

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

1 hari lalu

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

PBB melaporkan kehancuran perumahan di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak 7 Oktober merupakan yang terburuk sejak Perang Dunia II.

Baca Selengkapnya

5 Negara Ini Sedang Alami Cuaca Panas Ekstrem, Waspada Saat Mengunjunginya

3 hari lalu

5 Negara Ini Sedang Alami Cuaca Panas Ekstrem, Waspada Saat Mengunjunginya

Sejumlah negara sedang mengalami cuaca panas ekstrem. Mana saja yang sebaiknya tak dikunjungi?

Baca Selengkapnya

PBB: Bantuan ke Gaza Tak Boleh Jadi Alasan Israel Serang Rafah

3 hari lalu

PBB: Bantuan ke Gaza Tak Boleh Jadi Alasan Israel Serang Rafah

Serangan darat Israel ke Rafah berpotensi memperparah penderitaan ratusan ribu warga Palestina yang terpaksa mengungsi ke kota tersebut

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

4 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya