Junta Myanmar dan Pemerintahan Aung San Suu Kyi Berebut Pos Dubes di PBB

Duta Besar Myanmar di PBB Kyaw Moe Tun. United Nations TV/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Junta militer Myanmar dan administrasi Aung San Suu Kyi yang mereka kudeta saling berebut posisi dubes di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Hal tersebut menyusul klaim Militer Myanmar bahwa Duta Besar untuk PBB Kyaw Moe Tun telah mereka pecat karena meminta lembaga internasional itu untuk mengintervensi kudeta di negaranya.

Menurut laporan Channel News Asia, administrasi Aung San Suu Kyi serta Kyaw Moe Tun mengirim surat ke PBB pada hari Senin kemarin untuk membantah klaim Militer Myanmar. Kyaw Moe Tun berkata, dirinya masih Duta Besar Myanmar aktif dan belum ada siapapun yang menggantikan tugasnya.

"Pelaku kudeta juga pada dasarnya tidak memiliki otoritas untuk menyangkal penugasan negara yang sifatnya legal," ujar surat Kyaw Moe Tun dan kubu Aung San Suu Kyi dalam surat ke PBB, dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 3 Maret 2021.

Kyaw Moe Tun meminta PBB untuk mengabaikan klaim dari Militer Myanmar dan mengakuinya sebagai Duta Besar Myanmar yang resmi.

Militer Myanmar tidak mau kalah. Sehari sesudahnya, Kementerian Luar Negeri Myanmar mengirim surat ke PBB yang membantah klaim Kyaw Moe Tun dan kubu Aung San Suu Kyi. Mereka berkata, Duta Besar Myanmar baru telah mereka tunjuk dan akan menggantikan Kyaw Moe Tun yang sudah dipecat.

"Untuk saat ini, Deputi Duta Besar Myanmar untuk PBB, Tin Maung Niang, telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas misi diplomatik Myanmar," ujar surat Militer Myanmar yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing.

Para pengunjuk rasa yang mengenakan topeng yang menggambarkan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, memberikan hormat tiga jari saat mereka mengambil bagian dalam protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. REUTERS/Stringer

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengaku pusing menerima dua surat yang saling kontradiktif itu. Namun, ia menjanjikan PBB akan mempelajari keduanya dan mengambil sikap soal masalah pos Duta Besar Myanmar ini.

"Kami akui saja bahwa ini situasi yang unik dan kami sudah lama tidak menghadapinya. Kami mencoba membereskan segala protokol legal dan implikasinya sekarang," ujar Dujarric. Dujarric berkata, Komite Protokol dan Akreditiasi PBB akan menjadi pihak yang menangani langsung urusan Dubes Myanmar tersebut.

Dujarric menambahkan, pihaknya juga telah meminta utusan khusus PBB Christine Schraner Burgener untuk terus memantau perkembangan di Myanmar. Selain itu, juga untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak di sana.

Burgener, pada Jumat pekan lalu, berkata bahwa penting bagi komunitas internasional untuk tidak mengakui junta Myanmar. Apa yang perlu dilakukan komunitas internasional, kata ia, adalah menekan Militer Myanmar untuk menghentikan kudeta mereka yang sudah berlangsung selama sebulan dan menahan ratusan aktivis pro-demokrasi.

Baca juga: Dipecat Junta Militer, Dubes Myanmar untuk PBB Bakal Terus Melawan Kudeta

ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA







Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

2 hari lalu

Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

Sebanyak 211 kapal dengan 4,7 juta ton produk pertanian telah meninggalkan Ukraina di bawah kesepakatan yang di tengahi oleh PBB dan Turki.


PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

3 hari lalu

PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

Komisi PBB urusan Ukraina mengaku telah mengantongi sejumlah bukti adanya dugaan kejahatan perang di area-area yang sebelumnya diduduki tentara Rusia.


Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

3 hari lalu

Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

Total bantuan AS dalam menanggapi Krisis Pengungsi Rohingya telah mencapai hampir US$1,9 miliar (Rp 28 triliun) sejak Agustus 2017.


Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

3 hari lalu

Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

Akibat eksekusi junta militer terhadap aktivis pro-demokrasi, Jepang menghentikan pemberian latihan militer untuk Myanmar.


Retno Marsudi Menyoroti Krisis Rohingya Makin Memburuk

4 hari lalu

Retno Marsudi Menyoroti Krisis Rohingya Makin Memburuk

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melihat penyelesaian krisis Rohingya ini dipersulit oleh situasi di Myanmar.


Menlu ASEAN Bertemu di New York Bahas Persiapan KTT

4 hari lalu

Menlu ASEAN Bertemu di New York Bahas Persiapan KTT

Para menteri luar negeri ASEAN bertemu di sela-sela Sidang Umum ke-77 PBB di New York untuk membahas persiapan KTT November 2022


Invasi Rusia ke Ukraina, PM Jepang: Menginjak-injak Piagam PBB

5 hari lalu

Invasi Rusia ke Ukraina, PM Jepang: Menginjak-injak Piagam PBB

Kishida, yang berasal dari Hiroshima, kota pertama yang alami serangan bom nuklir, juga mengecam ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Rusia


Setelah Pemakaman Ratu Elizabeth II, Liz Truss akan Tampil Perdana di PBB

6 hari lalu

Setelah Pemakaman Ratu Elizabeth II, Liz Truss akan Tampil Perdana di PBB

Perang di Ukraina akan menjadi pesan utama Liz Truss ketika dia membuat pidato debutnya di Sidang umum PBB.


RI Dukung PBB Awasi Pasokan Pangan dari Ukraina dan Rusia

7 hari lalu

RI Dukung PBB Awasi Pasokan Pangan dari Ukraina dan Rusia

Indonesia mendukung implementasi kesepakatan Black Sea Initiative (BSI) mengenai ekspor pangan dari Rusia dan Ukraina.


Helikopter Militer Myanmar Menembak Sekolah, 7 Anak Tewas Belasan Terluka

7 hari lalu

Helikopter Militer Myanmar Menembak Sekolah, 7 Anak Tewas Belasan Terluka

Helikopter militer Myanmar dilaporkan menembaki sebuah sekolah, akibatnya sedikitnya 7 anak tewas dan belasan lainnya terluka