TEMPO.CO, Jakarta - Junta militer Myanmar dan administrasi Aung San Suu Kyi yang mereka kudeta saling berebut posisi dubes di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Hal tersebut menyusul klaim Militer Myanmar bahwa Duta Besar untuk PBB Kyaw Moe Tun telah mereka pecat karena meminta lembaga internasional itu untuk mengintervensi kudeta di negaranya.
Menurut laporan Channel News Asia, administrasi Aung San Suu Kyi serta Kyaw Moe Tun mengirim surat ke PBB pada hari Senin kemarin untuk membantah klaim Militer Myanmar. Kyaw Moe Tun berkata, dirinya masih Duta Besar Myanmar aktif dan belum ada siapapun yang menggantikan tugasnya.
"Pelaku kudeta juga pada dasarnya tidak memiliki otoritas untuk menyangkal penugasan negara yang sifatnya legal," ujar surat Kyaw Moe Tun dan kubu Aung San Suu Kyi dalam surat ke PBB, dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 3 Maret 2021.
Kyaw Moe Tun meminta PBB untuk mengabaikan klaim dari Militer Myanmar dan mengakuinya sebagai Duta Besar Myanmar yang resmi.
Militer Myanmar tidak mau kalah. Sehari sesudahnya, Kementerian Luar Negeri Myanmar mengirim surat ke PBB yang membantah klaim Kyaw Moe Tun dan kubu Aung San Suu Kyi. Mereka berkata, Duta Besar Myanmar baru telah mereka tunjuk dan akan menggantikan Kyaw Moe Tun yang sudah dipecat.
"Untuk saat ini, Deputi Duta Besar Myanmar untuk PBB, Tin Maung Niang, telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas misi diplomatik Myanmar," ujar surat Militer Myanmar yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing.
Para pengunjuk rasa yang mengenakan topeng yang menggambarkan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, memberikan hormat tiga jari saat mereka mengambil bagian dalam protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. REUTERS/Stringer
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengaku pusing menerima dua surat yang saling kontradiktif itu. Namun, ia menjanjikan PBB akan mempelajari keduanya dan mengambil sikap soal masalah pos Duta Besar Myanmar ini.
"Kami akui saja bahwa ini situasi yang unik dan kami sudah lama tidak menghadapinya. Kami mencoba membereskan segala protokol legal dan implikasinya sekarang," ujar Dujarric. Dujarric berkata, Komite Protokol dan Akreditiasi PBB akan menjadi pihak yang menangani langsung urusan Dubes Myanmar tersebut.
Dujarric menambahkan, pihaknya juga telah meminta utusan khusus PBB Christine Schraner Burgener untuk terus memantau perkembangan di Myanmar. Selain itu, juga untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak di sana.
Burgener, pada Jumat pekan lalu, berkata bahwa penting bagi komunitas internasional untuk tidak mengakui junta Myanmar. Apa yang perlu dilakukan komunitas internasional, kata ia, adalah menekan Militer Myanmar untuk menghentikan kudeta mereka yang sudah berlangsung selama sebulan dan menahan ratusan aktivis pro-demokrasi.
Baca juga: Dipecat Junta Militer, Dubes Myanmar untuk PBB Bakal Terus Melawan Kudeta
ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA
