TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Jepang bakal menjadi negara berikutnya yang memberikan hukuman terhadap Myanmar terkait kudeta di sana. Dikutip dari Channel News Asia, Pemerintah Jepang tengah memfinalisasi rencana untuk menahan dana bantuan pembangunan ke Myanmar. Walau begitu, belum diketahui apakah penahanan dana bantuan tersebut akan dianggap sebagai sanksi atau tidak.
Beberapa pejabat pemerintah di Jepang, yang enggan disebutkan namanya, mengkonfirmasi rencana tersebut. Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato membantah kabar tersebut namun tidak menutup kemungkinannya terjadi.
"Terkait bantuan ekonomi terhadap Myanmar, kami akan terus memantau situasi di sana dengan melihat segala opsi yang ada dan tidak melibatkan prasangka," ujar Katsunobu Kato, Kamis, 25 Februari 2021.
Jepang, seperti kebanyakan negara Asia sejauh ini, relatif kalem dalam merespon situasi di Myanmar. Walau mereka mengecam apa yang terjadi di sana dan mengharapkan solusi demokratis, mereka belum memberikan sanksi tegas dalam bentuk apapun. Hal tersebut kontras dengan sikap negara-neara barat.
Selama ini, Jepang memang dekat dengan Myanmar. Selain mereka pendonor utama untuk pembangunan di Myanmar, bisnis-bisnis Jepang juga agresif berinvestasi di sana. Menurut Jepang, Myanmar adalah pasar Asia yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan.
Berbagai pihak beranggapan Jepang belum berani bertindak tegas ke Myanmar karena faktor Cina. Apabila situasi di Myanmar ditangani dengan keras, Jepang khawatir Myanmar malah akan merapat ke Cina. Jika itu terjadi, hal itu akan menjadi pukulan telak atas konflik Jepang - Cina soal Indo-Pasifik, terutama terkait status Kepulauan Senkaku dan Laut Cina Timur.
Per berita ini ditulis, kudeta Myanmar sudah berlangsung selama hampir sebulan. Warga masih terus melakukan unjuk rasa, mendesak pemerintahan junta militer pimpinan Min Aung Hlaing untuk mundur. Mereka juga mendesak tahanan politik seperti Penasehat Negara Aung San Suu Kyi dibebaskan.
Di sisi lain, berbagai sanksi telah diterima oleh junta militer Myanmar. Beberapa di antaranya berasal dari Amerika, Kanada, Inggris, dan Uni Eropa. Sanksi secara spesifik menyasar pejabat-pejabat militer Myanmar. Mereka dianggap sebagai motor kudeta Myanmar.
