TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Australia pada hari Kamis mengeluarkan undang-undang baru yang dirancang untuk memaksa Google dan Facebook membayar perusahaan media untuk konten yang digunakan pada platform mereka.

Australia akan menjadi negara pertama di mana arbitrator pemerintah akan memutuskan harga yang harus dibayar oleh raksasa teknologi tersebut jika negosiasi komersial dengan outlet berita lokal gagal.

Namun, undang-undang tersebut dipermudah pada menit terakhir setelah kebuntuan antara pemerintah dan Facebook yang memuncak, ketika Facebook memblokir semua berita untuk pengguna Australia.

Dikutip dari Reuters, 25 Februari 202, amendemen RUU selanjutnya termasuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk melepaskan Facebook atau Google dari proses arbitrase, jika mereka membuktikan bahwa mereka telah memberikan "kontribusi yang signifikan" kepada industri media Australia.

Beberapa anggota parlemen dan penerbit telah memperingatkan bahwa aturan itu secara tidak langsung dapat membuat perusahaan media yang lebih kecil bangkrut, tetapi pemerintah dan Facebook telah mengklaim undang-undang yang direvisi sebagai kemenangan.

"Kode etik ini akan memastikan bahwa bisnis media berita dibayar secara adil untuk konten yang mereka hasilkan, membantu mempertahankan jurnalisme kepentingan publik di Australia," kata Bendahara Josh Frydenberg dan Menteri Komunikasi Paul Fletcher dalam pernyataan bersama pada Kamis.

Siluet pengguna ponsel terlihat di samping layar proyeksi logo Facebook dalam ilustrasi gambar yang diambil 28 Maret 2018. [REUTERS / Dado Ruvic / Ilustrasi]

Kemajuan undang-undang ini menarik perhatian di seluruh dunia karena negara-negara lain termasuk Kanada dan Inggris, tengah mempertimbangkan langkah-langkah serupa untuk mengendalikan platform teknologi yang dominan.

Pasal yang direvisi, yang juga mencakup periode yang lebih lama bagi perusahaan teknologi untuk mencapai kesepakatan dengan perusahaan media sebelum intervensi negara, akan ditinjau dalam satu tahun sejak dimulainya, kata pernyataan itu. Pernyataan itu tidak menyebut rinci kapan tanggal mulainya.

Undang-undang tidak secara spesifik menyebut Facebook atau Google. Frydenberg mengatakan awal pekan ini dia akan menunggu raksasa teknologi untuk mencapai kesepakatan komersial dengan perusahaan media sebelum memutuskan apakah akan memaksa keduanya untuk melakukannya di bawah undang-undang baru.

Baca juga: Komunitas Internasional Kecam Langkah Facebook Blokir Outlet Media di Australia

Google telah mencapai serangkaian kesepakatan dengan penerbit berita, termasuk pengaturan konten global dengan News Corp, setelah sebelumnya mengancam akan menarik mesin pencari dari Australia karena undang-undang tersebut.

Beberapa perusahaan media, termasuk Seven West Media, Nine Entertainment dan Australian Broadcasting Corp mengatakan mereka sedang dalam pembicaraan dengan Facebook.

Perwakilan Google dan Facebook tidak segera menanggapi permintaan dari Reuters untuk memberikan komentar pada Kamis.

REUTERS