Tentara berdiri di luar Bank Sentral Myanmar selama protes terhadap kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]
TEMPO.CO, Jakarta - Inggris bukan satu-satunya negara yang menjatuhkan sanksi kepada militer Myanmar pada Kamis kemarin, 18 Februari 2021. Dikutip dari kantor berita Reuters, Kanada juga memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada militer Myanmar.
"Kami bekerjasama dengan rekan-rekan internasional untuk memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Myanmar. Kami mengikuti desakan rakyat agar militer Myanmar segera membebaskan orang-orang yang telah ditahan secara tidak adil," ujar Menteri Luar Negeri Kanada, Marc Garneau.
Garneau menjelaskan, sanksi dari Kanada akan sama dengan sanksi dari Inggris. Sanksi tersebut bersifat finansial dan personal. Dengan sanksi seperti itu, figur militer Myanmar tidak akan bisa mengakses asetnya di Kanada maupun berkunjung ke sana.
Siapa saja yang dikenai sanksi belum diumumkan oleh Kanada. Inggris, secara terpisah, menetapkan sanksi untuk Menteri Pertahanan Mya Tun Oo, Menteri Dalam Negeri Soe Htut, dan Deputi Menteri Dalam Negeri Than Hlaing. Militer Myanmar belum berkomentar soal pemberian sanksi tersebut.
Per berita ini ditulis, kudeta di Myanmar sudah berjalan selama hampir tiga pekan. Selama itu, berbagai peristiwa telah terjadi mulai dari penangkapan Penasehat Negara Aung San Suu Kyi, penerapan status darurat nasional, hingga unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota.
Hampir tiap hari ada unjuk rasa di Myanmar walaupun junta militer sudah memperingatkan mereka yang mengatasnamakan Gerakan Pemberontakan Sipil. Alhasil, berbagai penangkapan terhadap aktivis dilakukan. Total, menurut data Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, ada 500 orang yang telah ditangkap dan ditahan militer Myanmar.
Kudeta Myanmar sendiri dipicu kekalahan partai afiliasi militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pengembangan (USDP), pada pemilu tahun lalu. Mereka kalah dari partai bentukan Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). USDP menganggap ada kecurangan di pemilu itu sehingga menyakini pemerintahan yang ada sekarang tidak sah dan berhak dikudeta.
