TEMPO.CO, Jakarta - Militer Myanmar menjanjikan akan digelar pemilu dan menyerahkan kekuasaan negara kepada pemenang pemilu.

Sayang, sejauh ini tanggal pemilu belum diumumkan. Militer hanya menetapkan status darurat nasional selama satu tahun. Zaw Min Tun meyakinkan militer tidak akan memegang kekuasaan lama-lama.

“Objektifitas kami adalah menyelenggarakan pemilu dan menyerahkan kekuasaan pada partai yang menang," kata Zaw Min Tun, juru bicara dewan berkuasa di Myanmar yang juga berpangkat Brigadir Jenderal.

Janji itu disampaikan lagi setelah polisi Myanmar menjatuhkan dakwaan kepada pemimpin de factor Aung Sang Suu Kyi.

Baca juga: Ditekan Demonstran dan Amerika, Militer Myanmar Melawan

Biksu berdiri dekat kendaraan militer lapis baja sambil memegang poster saat protes terhadap kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. Kendaraan lapis baja muncul di Yangon, Myitkyin, dan Sittwe, ibu kota negara bagian Rakhine. REUTERS/Stringer

Dalam keterangannya, militer Myanmar juga bersikeras pengambil alihan kekuasaan pada 1 Februari lalu bukan kudeta. Kejadian pada 1 Februari tersebut telah memancing gelombang unjuk rasa di sejumlah titik di Myanmar untuk mendukung Suu Kyi dan pemimpin Myanmar lainnya yang ditahan militer.

Zaw Min Tun dalam jumpa pers pertamanya enggak menjawab keberadaan Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Mynt. Dia hanya menjelaskan kedua tokoh itu berada dalam tahanan rumah mereka masing-masing demi keamanan, sedangkan hukum sedang berjalan saat ini.

Suu Skyi saat ini didakwa telah secara ilegal mengimpor 6 radio walkie-talkie dan masih ditahan setidaknya sampai Rabu, 17 Februari 2021. Pengacara Suu Kyi pada Selasa kemarin mengatakan Kepolisian Myanmar sudah mengajukan gugatan kedua pada kliennya, yakni melanggar undang-undang penanganan bencana alam.

Suu Kyi, 75 tahun, sebelumnya sudah menghabiskan hampir 15 tahun berada dalam tahanan rumah atas upayanya mengakhiri peran militer Myanmar di pemerintahan.

Sumber: Reuters