TEMPO.CO, Jakarta - Mario Draghi, mantan Kepala Bank Sentral Eropa, pada Sabtu, 13 Februari 2021 mengambil sumpah jabatan sebagai Perdana Menteri Italia yang baru. Dia nantinya akan memimpin Italia keluar dari krisis virus corona dan perekonomian Italia yang anjlok.

Anggota parlemen Italia serta teknokrat di beberapa posisi kunci di pemerintahan, termasuk Menteri Keuangan dan portofolio transisi hijau, mendukung Draghi. Bisa dikatakan, Draghi saat ini menanggung beban tanggung jawab yang besar.

Draghi menjadi Perdana Menteri Italia menggantikan Giuseppe Conte yang pada Selasa, 26 Januari 2021, mengundurkan diri.

Perdana Menteri Italia, Mario Draghi. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Baca juga: Perdana Menteri Italia Mengundurkan Diri

Draghi bertugas membawa Italia para proses pemulihan setelah diguncang pandemi Covid-19. Dia juga harus segera menyusun sejumlah rencana bagaimana membelanjakan lebih dari 200 miliar euro (Rp 3.390 triliun) dari Uni Eropa, yang dikucurkan untuk membangun kembali perekonomian.

Jika Draghi bisa mengatasi tantangan dihadapannya, itu akan mendorong kepercayaan zona Eropa pada Italia yang sudah lama khawatir dengan permasalahan di Italia. Dia juga akan membuktikan kepada sekutu-sekutunya yang skeptis dengan pendanaan ke wilayah miskin di selatan Italia, bahwa itu bisa memperkuat Italia keseluruhan.

“Pengalaman Anda akan menjadi asset luar biasa bagi Italia dan Eropa secara keseluruhan, khususnya pada masa-masa sulit ini,” kata Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen.

Italia sedang terpuruk bahkan dalam kondisi terburuk sejak Perang Dunia II. Ratusan orang meninggal karena Covid-19 setiap harinya. Kampanye imunisasi vaksin virus corona berjalan lambat. Draghi pun hanya punya sedikit waktu untuk menyelesaikan masalah.

Italia akan melaksanakan pemilu dalam dua tahun ke depan. Namun masih belum dapat dipastikan apakah Perdana Menteri yang baru itu bisa bertahan ‘selama’ itu mengingat Draghi berada di antara partai-partai politik yang punya pandangan saling bertolak belakang soal masalah imigran, peradilan, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan.

Sumber: Reuters