Sidang Pemakzulan Donald Trump Dibuka Dengan Perdebatan Konstitusi

Selasa, 9 Februari 2021 20:15 WIB

Donald Trump. REUTERS/Jim Bourg

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang pemakzulan mantan Presiden Amerika Donald Trump akan dimulai Selasa ini. Dikutip dari kantor berita Reuters, tim kuasa hukum Donald Trump berencana membukanya dengan perdebatan soal konstitusi Amerika. Tepatnya, mereka akan mempertanyakan apakah konstitusi Amerika memang memperbolehkan Senat menggelar sidang pemakzulan untuk seorang mantan presiden. Selain itu, mereka juga akan menyinggung pernyataan Trump sebelum kerusuhan US Capitol terjadi.

Niatan kuasa hukum Trump mengangkat dua isu tersebut sudah tercantum dalam dokumen pembelaan mereka. Mereka menuduh pemohon pemakzulan, yang berasal dari Demokrat, hanya ingin menggolkan kepentingan politiknya yaitu mencegah Donald Trump nyapres di 2024. Menurut mereka, argumen Demokrat untuk memakzulkan Trump dengan mengaitkannya ke kerusuhan US Capitol kurang kuat dan inkonstitusional.

"Ini hanyalah upaya egois kubu Demokrat di Parlemen untuk memanfaatkan kebingungan warga Amerika setelah kerusuhan US Capitol," ujar tim kuasa hukum Donald Trump dalam dokumen pembelaannya, Senin kemarin, 8 Februari 2021.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemakzulan Trump dipicu kerusuhan US Capitol pada Januari lalu. Donald Trump disebut pemohon pemakzulan memprovokasi pendukungnya untuk menyerang US Capitol. Sebab, saat itu, Donald Trump meminta pendukungnya "melawan mati-matian" proses pengesahan hasil Pilpres Amerika yang berlangsung di sana.

Presiden Donald Trump melambaikan surat kabar USA Today bertajuk vonis bebas pemakzulannya saat acara tahunan Prayer Breakfast, 6 Februari 2020.[New York Times]

Menurut pemohon pemakzulan, ujaran mantan Presiden Amerika ke-45 itu sudah cukup untuk memperkarakannya, bahkan setelah ia tak lagi menjabat. Sebab, selain ia menyampaikannya secara terang-terangan, konstitusi Amerika juga melarang segala tindakan yang membahayakan pemerintahan Amerika.

Apalagi, sebelum-sebelumnya, Donald Trump juga mengupayakan berbagai cara untuk mengubah hasil Pilpres Amerika. Hal itu mulai dari memaksa pejabat negara bagian mengubah hasil pemilu hingga menyebar konspirasi. Oleh karenanya, pemohon tak setuju dengan argumen kuasa hukum Trump.

"Parlemen Amerika tidak ingin memakzulkan Trump karena pandangan politiknya, tetapi karena dia dengan sengaja memicu aksi kekerasan terhadap pemerintahan," ujar keterangan pemohon pemakzulan Trump.

Untuk bisa memakzulkan Donald Trump, pemohon pemakzulan memiliki tugas berat. Mereka harus mengamankan voting dari 48 Demokrat, 17 Republikan, dan 2 independen di Senat. Adapun empat hari sesi argumen, dengan durasi masing-masing delapan jam, akan menjadi kesempatan untuk mencari dukungan itu.

Sesi argumen akan dimulai di hari Rabu. Selama sesi itu berlangsung, pemohon pemakzulan bisa mengajukan pemanggilan saksi. Voting dibutuhkan untuk itu. Jika disepakati, baik pemohon pemakzulan ataupun kuasa hukum Trump bisa menanyai saksi yang dihadirkan. Pada sidang pemakzulan Trump yang pertama, tidak ada saksi yang berhasil dihadirkan.

Mengacu pada perdebatan-perdebatan sebelumnya, masalah konstitusi Amerika akan menjadi acuan arah sidang ke depannya. Sejauh ini, mayoritas Republikan menganggap sulit memakzulkan Donald Trump setelah ia tak lagi menjabat karena konstitusi tak secara spesifik mengatur hal itu. Hanay 10 Republikan yang berpandangan berbeda.

Baca juga: Sidang Pemakzulan Donald Trump Hari Ini, Berikut Perjalanannya

ISTMAN MP | REUTERS

Berita terkait

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

1 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

5 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

1 hari lalu

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

Donald Trump meluncurkan agenda untuk masa jabatan keduanya jika terpilih, di antaranya mendeportasi jutaan migran dan perang dagang dengan Cina.

Baca Selengkapnya

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Demokrat AHY buka suara soal diskusi mengenai kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia tak merinci kapan diskusi itu dilakukan.

Baca Selengkapnya

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

2 hari lalu

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

Donald Trump memuji polisi New York yang menggerebek unjuk rasa pro-Palestina di Universitas Columbia.

Baca Selengkapnya

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

2 hari lalu

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

Emil Dardak berpeluang kuat kembali menjadi pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Berikut rekam jejaknya.

Baca Selengkapnya

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

2 hari lalu

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

Politikus sejumlah partai politik angkat bicara soal cawagub pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Siapa orangnya?

Baca Selengkapnya

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

3 hari lalu

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

Demokrat siapkan tiga nama kader senionya maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

3 hari lalu

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

Partai Demokrat bakal mengusung sejumlah kader muda di Pilkada Jakarta. Mengincar kursi Wakil Gubernur

Baca Selengkapnya

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

3 hari lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya