TEMPO.CO, - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan pembebasan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan lainnya yang ditahan oleh militer dalam kudeta Senin kemarin. Namun dalam pernyataannya, DK PBB tidak mengutuk kudeta tersebut.

"Menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan aturan hukum," bunyi keterangan resmi DK PBB seperti dikutip dari Reuters, Jumat, 5 Februari 2021.

Bahasa dalam pernyataan itu dinilai lebih halus daripada draf asli yang dibuat Inggris. Pernyataan ini juga tidak menyebutkan kudeta. Sikap ini ditengarai untuk mendapatkan dukungan dari Cina dan Rusia, anggota DK PBB yang secara tradisional melindungi Myanmar. Cina juga memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Myanmar dan hubungan dengan militer.

Misi PBB di Cina mengatakan Beijing berharap pesan utama dalam pernyataan itu dapat diperhatikan oleh semua pihak dan mengarah pada hasil yang positif di Myanmar. Belum ada komentar dari pemerintah Myanmar terkait hal ini.

Baca juga: Digunakan 50 Juta Warga, Facebook Menjadi Musuh Kudeta Myanmar

Di tempat lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak militer Myanmar untuk menyerahkan kekuasaan dan membebaskan para pejabat dalam kudeta Senin kemarin. Hal ini Biden sampaikan dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya pada Kamis.

Joe Biden mengatakan Amerika Serikat sedang bekerja dengan sekutu dan mitra untuk mengatasi kudeta militer serta penangkapan terhadap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan warga sipil lainnya. "Tidak ada keraguan bahwa kekuatan demokrasi tidak pernah berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilu yang kredibel," katanya.

"Militer Burma harus melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut dan membebaskan para pendukung dan aktivis serta pejabat yang telah mereka tangkap, mencabut pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan," katanya soal kudeta Myanmar.

Transisi Myanmar yang panjang dan bermasalah menuju demokrasi tergelincir pada hari Senin ketika komandan militer Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan. Militer menuding ada penyimpangan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi dengan telak. Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara itu adil.

Peraih Nobel Perdamaian Suu Kyi, 75, tidak terlihat sejak penangkapannya. Polisi Myanmar telah mengajukan tuntutan terhadapnya karena mengimpor secara ilegal dan menggunakan enam radio walkie-talkie yang ditemukan di rumahnya.

REUTERS

https://www.reuters.com/article/idUSKBN2A42K5?il=0