Sejumlah tenaga kesehatan memberikan salam tiga jari dan mengenakan pita merah sebagai bentuk protes terkait kudeta militer, di Rumah Sakit Umum Yangon, Myanmar, 3 Februari 2021. Salam tersebut menirukan salam salam tiga jari yang digunakan oleh aktivis demokrasi di Thailand. REUTERS/Stringer
TEMPO, Jakarta - Berbagai pihak terus berupaya menggagalkan kudeta Myanmar. Kali ini adalah Perserikatan Bangsa-bangsa yang dimpinpin oleh Sekretaris Jenderal Antonio Guterres. Dikutip dari kantor berita Reuters, Guterres berjanji akan membentuk tekanan global untuk mengagalkan kudeta yang diinisasi Jenderal Min Aung Hlaing itu.
"Kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk memobilisasi komunitas internasional demi menekan (militer Myanmar) dan menggagalkan kudeta mereka," ujar Guterres, Kamis, 4 Februari 2021.
Seperti diberitakan sebelumnya, situasi di Myanmar memanas sejak Senin kemarin. Militer Myanmar, yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing, merebut pemerintahan yang ada. Hal itu dimulai dengan menangkap sejumlah pejabat negara Myanmar dan berlanjut hingga pemecatan para menteri yang bertugas. Beberapa yang mereka tangkap adalah Penasehat Negara Aung San Suu Kyi serta Presiden Win Myint.
Adapun bibit kudeta Myanmar ini sudah terasa sejak tahun lalu ketika partai militer Myanmar, USDP (Union Solidarity and Development Party), kalah dari partai sipil pimpinan Aung San Suu Kyi, NLD (National League for Democracy). USDP menganggap ada kecurangan di pemilu tersebut sehingga menyakini pemerintahan yang ada sekarang tidak sah.
Perkembangan terakhir, Aung San Suu Kyi dan Win Myint ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Myanmar. Aung San Suu Kyi dijadikan tersangka untuk kasus impor peralatan komunikasi ilegal. Sementara itu, untuk Win Myint, ia ditetapkan sebagai tersangka karena menggelar kampanye di tengah pandemi COVID-19.
Guterres melanjutkan, apapun alasan militer Myanmar, kudeta militer bukanlah hal yang seharusnya dilakukan. Apalagi, aksi tersebut dilakukan tak lama setelah pemilu Myanmar digelar dan transisi menuju pemerintahan yang demokratis tengah berjalan.
"Saya berharap militer Myanmar bisa paham bahwa bukan begini (kudeta) caranya hukum berjalan dan ini juga bukan cara yang bagus untuk pengembangan Myanmar ke depannya," ujar Guterres.
Sementara Sekjen PBB berjanji menekan militer Myanmar untuk menggagalkan kudetanya, Dewan Keamanan PBB belum menentukan sikap ataupun membentuk resolusi. Per berita ini ditulis, DK PBB baru memiliki rancangan resolusi saja yang dibuat oleh Inggris.
"Kami (di DK PBB) akan terus melanjutkan diskusi perihal langkah dewan ke depannya terkait kudeta Myanmar. Para anggota DK PBB telah depakat bahwa kami harus suaraa," ujar Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodwand.
