Terhalang Cina dan Rusia, DK PBB Belum Tentukan Sikap Soal Kudeta Myanmar

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara Myanmar terlihat di dalam Balai Kota di Yangon, Myanmar 1 Februari 2021. Panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing, mengatakan militer akan menggelar pemilu baru segera setelah menyelesaikan implementasi status darurat. REUTERS/Stringer

    Tentara Myanmar terlihat di dalam Balai Kota di Yangon, Myanmar 1 Februari 2021. Panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing, mengatakan militer akan menggelar pemilu baru segera setelah menyelesaikan implementasi status darurat. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) pada Selasa kemarin, soal kudeta Myanmar, belum membuahkan hasil. Sejumlah diplomat yang terlibat mengatakan bahwa beberapa negara meminta tambahan waktu untuk menentukan sikap soal Myanmar. Dua di antaranya adalah Rusia dan Cina.

    "Pernyataan bersama juga masih didiskusikan," ujar seorang diplomat, yang enggan disebutkan namanya, dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 3 Februari 2021.

    Seperti diberitakan sebelumnya, situasi di Myanmar memanas sejak Senin kemarin. Militer Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, merebut pemerintahan yang ada. Hal itu dimulai dengan menangkap sejumlah pejabat negara Myanmar dan berlanjut hingga pemecatan para menteri yang bertugas. Beberapa yang mereka tangkap adalah Penasehat Negara Aung San Suu Kyi serta Presiden Win Myint.

    Adapun bibit kudeta Myanmar ini sudah terasa sejak tahun lalu ketika partai militer Myanmar, USDP (Union Solidarity and Development Party), kalah dari partai sipil pimpinan Aung San Suu Kyi, NLD (National League for Democracy). USDP menganggap ada kecurangan di pemilu tersebut sehingga menyakini pemerintahan yang ada sekarang tidak sah.

    Baca juga: Jenderal Min Aung Hlaing: Kudeta Myanmar Tidak Terhindarkan

    Anggota Dewan Keamanan PBB mengheningkan cipa pada awal pertemuan tentang Afganistan di Markas Besar PBB di wilayah Manhattan di New York City, New York, AS, 10 Maret 2020. [REUTERS / Carlo Allegri]

    Berbagai pihak mengecam kejadian itu dan DK PBB adalah salah satunya. Sebelum pertemuan DK PBB digelar pada Selasa kemarin, beberapa anggotanya sudah mendesak agar ada pernyataan tegas soal kudeta Myanmar. Salah satu pesan yang perlu disampaikan, menurut beberapa anggota DK PBB, adalah dihentikannya kudeta dan kembalinya Myanmar ke sistem pemerintahan yang demokratis.

    Menurut laporan Channel News Asia, DK PBB sudah memegang rancangan pernyataan sikap atau resolusi atas kudeta Myanmar. Isinya sesuai desakan sejumlah anggotanya, tanpa menyinggung soal sanksi. Adapun Inggris menjadi pihak yang merancang pernyataan sikap tersebut.

    "Status darurat nasional satu tahun harus dibatalkan dan semua pihak harus mematuhi norma demokrasi," bunyi petikan rancangan itu.

    Agar pernyataan sikap itu bisa diadopsi, dukungan Cina penting sifatnya. Cina adalah salah satu pendukung utama Myanmar dan memiliki hak veto atas pernyataan DK PBB.

    Pada krisis Rohingya 2017, Cina menggunakan hak veto itu untuk menghalangi pernyataan sikap atau tindakan apapun dari DK PBB terkait situasi Myanmar. Alasan mereka, saat itu, krisis Rohingya adalah urusan internal dan tak elok jika pihak eksternal ikut campur.

    Perihal Kudeta Myanmar, sejauh ini Cina hanya meminta agar segala langkah dipertimbangkan matang-matang. Jangan sampai tindakan yang diambil, pemberian sanksi misalnya, menjadi hal yang kontra produktif.

    "Cina ingin masalah (kudeta Myanmar) ini dibahas secara tertutup," ujar diplomat yang berbeda. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, belum memberikan tanggapan soal perkembangan terbaru ini.

    Baca juga: PBB Khawatirkan Nasib Muslim Rohingya di Tengah Kudeta Myanmar

    ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA

    https://www.channelnewsasia.com/news/world/myanmar-un-security-council-emergency-meeting-uk-china-14097148


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.