TEMPO.CO, Jakarta - Hari keempat kudeta Myanmar berjalan, rakyat tak lagi bisa mengakses media sosial secara bebas. Dikutip dari Channel News Asia, provider internet dan perusahaan telekomunikasi setempat memblokir akses ke berbagai media sosial yang berada di bawah bendera Facebook. Dengan kata lain, warga Myanmar tidak bisa memakai Facebook, Messenger, Whatsapp, maupun Instagram.
Kemarin, media sosial menjadi sarana bagi rakyat Myanmar menyuarakan protesnya atas kudeta yang terjadi. Via media sosial, mereka menyebarkan berbagai bentuk protes mulai aksi memukul perkakas dapur, yang merupakan tradisi mengusir roh jahat, hingga mogok kerja para tenaga medis. Diblokirnya media sosial menjadi penghalang untuk aksi perlawanan itu.
"Facebook akan diblokir hingga 7 Februari...Rakyat yang mengganggu stabilitas Myanmar menggunakan Facebook untuk menyebar berita bohong dan misinformasi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman antar warga," ujar Kementerian Komunikasi dan Informasi Myanmar, Rabu, 3 Februari 2021.
Warga lokal, Khine, membenarkan hal ini. Ketika dihubungi Tempo, ia menjelaskan bahwa dirinya tak bisa lagi menggunakan media-media sosial milik Facebook sejak pagi ini. Namun, kata ia, hal itu bisa diakali dengan menggunakan VPN (Virtual Private Network) untuk mendapatkan koneksi internet secara aman dan personal.
Sebagai alternatif berkomunikasi, Khine mengatakan dirinya beralih ke aplikasi pesan elektronik lain untuk sementara waktu. Salah satu yang masih bisa digunakan dengan aman adalah Signal.
Di Myanmar, Facebook adalah salah satu aplikasi media sosial paling populer. Menurut laporan Channel News Asia, kurang lebih ada 53 juta penduduk di Myanmar yang menggunakan Facebook. Bahkan, beberapa dari mereka menganggap Facebook adalah sinonim dari internet.
Baca juga: Dokter-dokter Mogok Kerja untuk Memprotes Kudeta Myanmar
Tentara Myanmar terlihat di dalam Balai Kota di Yangon, Myanmar 1 Februari 2021. Panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing, mengatakan militer akan menggelar pemilu baru segera setelah menyelesaikan implementasi status darurat. REUTERS/Stringer
Juru bicara Facebook, Andy Stone, mendesak pemerintahan Myanmar untuk segera membatalkan perintah blokir terkait.
"Kami mendesak pemerintah Myanmar untuk memulihkan koneksi sehingga warga bisa kembali berkomunikasi dengan warga dan teman-teman mereka untuk saling berbagi informasi penting," ujar Andy Stone menegaskan.
Menanggapi pemblokiran terkait, penyedia internet di Myanmar mengaku tidak memiliki banyak pilihan. Perintah blokir itu, kata mereka, memiliki kekuatan hukum walaupun mereka tidak menyetujuinya.
"Meski perintah itu memiliki kekuatan hukum di Myanmar, kami tidak mempercayai bahwa permintaan itu benar-benar perlu dilakukan dan proporsional terhadap hukum internasional terkait hak asasi manusia," ujar salah satu penyedia internet Myanmar, Telenor, dalam keterangan persnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, situasi di Myanmar memanas sejak Senin kemarin. Militer Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, merebut pemerintahan yang ada. Hal itu dimulai dengan menangkap sejumlah pejabat negara Myanmar dan berlanjut hingga pemecatan para menteri yang bertugas. Beberapa yang mereka tangkap adalah Penasehat Negara Aung San Suu Kyi serta Presiden Win Myint.
Adapun bibit kudeta Myanmar ini sudah terasa sejak tahun lalu ketika partai militer Myanmar, USDP (Union Solidarity and Development Party), kalah dari partai sipil pimpinan Aung San Suu Kyi, NLD (National League for Democracy). USDP menganggap ada kecurangan di pemilu tersebut sehingga menyakini pemerintahan yang ada sekarang tidak sah.
Baca juga: Jenderal Min Aung Hlaing: Kudeta Myanmar Tidak Terhindarkan
ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA
