Sosok Min Aung Hlaing kembali disorot bersamaan dengan dugaan penindasan yang dilakukan militer terhadap Muslim Rohingya pada 2017. Penyelidik PBB mengatakan operasi militer Myanmar termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan geng dan pembakaran yang meluas dan dilakukan dengan niat genosida. REUTERS/Ann Wang
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Keamanan PBB akan membahas nasib Myanmar hari ini, Selasa, 2 Februari 2020. Dikutip dari kantor berita Reuters, Kudeta Myanmar tak hanya membuat PBB mengkhawatirkan jalannya pemerintahan di sana, tetapi juga keselamatan Mulsim Rohingya.
"Masih ada 600 ribu Rohingya di Rakhine State, termasuk 120 ribu yang berada di kamp. Mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa dan memiliki akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan dasar ataupun pendidikan," ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric.
Seperti diberitakan sebelumnya, situasi di Myanmar memanas sejak Senin kemarin. Militer Myanmar merebut pemerintahan yang ada. Hal itu dimulai dengan menangkap sejumlah pejabat negara Myanmar dan berlanjut hingga pemecatan para menteri yang bertugas. Salah satu pejabat yang ditahan oleh Militer Myanmar adalah Penasihat Negara Aung San Suu Kyi.
Adapun bibit kudeta Myanmar ini sudah terasa sejak tahun lalu ketika partai militer Myanmar, USDP (Union Solidarity and Development Party), kalah dari partai sipil pimpinan Aung San Suu Kyi, NLD (National League for Democracy). USDP menganggap ada kecurangan di pemilu tersebut yang kemudian berujung pada keputusan untuk melakukan kudeta.
Jenderal Min Aung Hlaing, figur di balik kudeta terkait, adalah salah satu otak pembantaian Muslim Rohingya di tahun 2017. Ia, bersama pengikutnya setianya, membuat Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh. Kurang lebih ada 730 ribu Muslim Rohingya yang kabur saat itu.
Dengan sekarang Myanmar dipimpin oleh Min Aung Hlaing, nasib Rohingnya yang bertahan di Rakhine State dianggap terancam. PBB mengatakan isu tersebut harus direspon sesegera mungkin. Mereka menyakini kudeta Myanmar akan membuat situasi di Rakhine State kian buruk.
Rapat DK PBB hari ini akan bersifat tertutup. Kelima belas anggotanya dipastikan hadir dan mereka akan membahas banyak hal mulai dari ancaman di Myanmar dan langkah yang perlu diambil.
"Kami ingin mempelajari ancaman-ancaman jangka panjang terjadi keamanan dan kedamaian, termasuk membahas kerjasama dengan negara-negara tetangga Myanmar," ujar Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward.
Misi Cina di PBB mengatakan pada Senin kemarin bahwa mereka berharap apapun keputusan DK PBB tidak memperumit situasi di Myanmar. Perlu diketahui, Cina dan Rusia memveto keputusan DK PBB terkait pembantaian di tahun 2017.
"Kami sudah berkoordinasi dengan segala sisi dan langkah komunitas internasional diharapkan bisa menjadi resolusi damai," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, soal kudeta Myanmar.
