TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh senior lainnya dari partai yang berkuasa ditahan dalam penggerebekan pada Senin dini hari, kata juru bicara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Penangkapan dilakukan setelah militer Myanmar mengisyaratkan tentang kudeta pekan lalu setelah mengancam untuk "mengambil tindakan" atas dugaan kecurangan dalam pemilu 8 November yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi.

NLD yang dipimpin oleh Suu Kyi, mantan tahanan politik dan tokoh perjuangan panjang Myanmar melawan kediktatoran, memenangkan 83% kursi yang tersedia dalam pemilihan 8 November yang dilihat sebagai referendum pada pemerintahan demokratis yang masih muda.

SIAPA YANG BERKUASA DI MYANMAR?

Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, Daw Aung San Suu Kyi, 75 tahun, berkuasa setelah menang telak dalam pemilihan umum 2015, yang mengikuti beberapa dekade tahanan rumah dalam perjuangan untuk demokrasi dan mengubahnya menjadi ikon internasional.

Citra internasionalnya tercoreng setelah ratusan ribu Rohingya melarikan diri dari operasi militer ke pengungsian dari negara bagian Rakhine barat Myanmar pada tahun 2017, tetapi Suu Kyi tetap sangat populer di Myanmar.

Militer Myanmar, sebagai perancang konstitusi Myanmar 2008 dan demokrasi pemula, memandang dirinya sebagai penjaga persatuan nasional dan konstitusi, dan telah mengabadikan peran permanen dirinya dalam sistem politik.

Dikenal sebagai Tatmadaw, militer Myanmar mendapat kuota tetap yang tidak dipilih dari 25% kursi parlemen dan mengontrol kementerian pertahanan, dalam negeri dan perbatasan, memastikan posisi penting dalam politik Myanmar.

MENGAPA MILITER MENGGUGAT PEMILU 2020?

Militer Myanmar menuduh adanya ketidaksesuaian seperti nama yang digandakan pada daftar pemungutan suara di sejumlah distrik dan tidak senang dengan tanggapan komisi pemilu atas keluhannya.

Militer tidak mengatakan apakah penyimpangan cukup substansial untuk mengubah hasil pemilu.

Keluhannya mirip dengan aduan dari Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP), bekas partai berkuasa yang dibentuk oleh militer sebelum secara resmi menyerahkan kekuasaan pada tahun 2011.

USDP, yang secara luas dilihat sebagai proksi militer, kalah telak dalam pemilu dengan hanya memenangkan 33 dari 476 kursi yang tersedia.

Pendukung Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memegang foto konselor Myanmar Aung San Suu Kyi ketika menunggu hasil penghitungan suara pemilu Myanmar di markas partai di Yangon, Myanmar, 8 November 2020.[REUTERS]

APA REAKSI NLD DAN PARTAI LAIN DALAM PEMILU?

Suu Kyi belum mengomentari kemenangan partainya dalam pemilu, atau keluhan militer, tetapi NLD mengatakan tuduhan militer itu tidak berdasar dan setiap kekurangan pemilu tidak akan mengubah hasil.

Dari lebih dari 90 partai yang memperebutkan pemungutan suara, setidaknya 17 telah mengeluhkan sebagian besar penyimpangan kecil dan semuanya, kecuali USDP, adalah partai yang lebih kecil. Pengamat pemilu mengatakan pemungutan suara itu tanpa tanpa diwarnai penyimpangan substansial.

Komisi pemilihan pada hari Kamis mengatakan tidak ada kesalahan pada skala yang bisa berarti penipuan atau pemilihan yang didiskreditkan.

Baca juga: Garis Waktu Perjalanan Politik Aung San Suu Kyi Sebelum Dikudeta Militer

APA KATA MILITER?

Juru bicara angkatan bersenjata, Brigadir Jenderal Zaw Min Tun, mengadakan konferensi pers pekan lalu tentang tuduhan tersebut, tetapi memberikan jawaban samar atas pertanyaan tentang niat militer.

Dia mengatakan militer akan "mengambil tindakan", dan menggunakan semua opsi yang tersedia termasuk Mahkamah Agung. Ditanya apakah militer akan bekerja sama dengan pemerintah dan legislatif yang baru, dia mengatakan kepada wartawan "tunggu dan awasi".

Ditanya apakah dia akan mengesampingkan kudeta, Zaw Min Tun berkata "tidak bisa berkata begitu".

Pada hari Sabtu, militer Myanmar mengatakan akan melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai hukum.

APA YANG TERCANTUM DALAM KONSTITUSI NEGARA?

Konstitusi mengatakan panglima tertinggi hanya dapat mengambil alih kekuasaan dalam keadaan ekstrem yang dapat menyebabkan "disintegrasi serikat, disintegrasi solidaritas nasional dan hilangnya kekuasaan berdaulat", tetapi hanya dalam status darurat, yang hanya dapat dinyatakan oleh presiden sipil.

Panglima Tertinggi, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menimbulkan pernyataan muslihat minggu lalu ketika mengatakan kepada personel militer bahwa konstitusi adalah "ibu hukum untuk semua hukum" dan jika tidak dipatuhi, maka konstitusi harus dicabut. Dia mengutip contoh sebelumnya ketika hal itu terjadi di Myanmar.

REUTERS

Sumber:

https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-explainer/explainer-crisis-in-myanmar-after-army-alleges-election-fraud-idUSKBN2A113H