TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas hukum Cina akan mencabut izin dua pengacara hak asasi manusia yang mencoba membantu kasus 12 aktivis Hong Kong, yang divonis bulan lalu atas tuduhan pelanggaran perbatasan setelah mencoba melarikan diri ke Taiwan dengan perahu.

Kasus 12 aktivis, yang pernah terlibat dalam protes pro-demokrasi di Hong Kong sebelum mereka mencoba berangkat ke Taiwan, adalah insiden terbaru ketika Cina menegakkan Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong yang banyak ditentang kelompok pro-demokrasi.

Dua pengacara yang berbasis di Cina daratan mengatakan telah menerima surat peringatan itu pada Senin dari pihak berwenang. Surat itu mengatakan mereka akan kehilangan lisensi mereka dan mereka memiliki tiga hari untuk mengajukan banding, Reuters melaporkan, 5 Januari 2021. Kedua pengacara mengatakan mereka akan mengajukan banding.

"Saya tidak menyesal," kata salah satu pengacara, Lu Siwei.

Kementerian Kehakiman Cina tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Dua keluarga dari 12 terdakwa aktivis Hong Kong menunjuk Lu dan Ren Quanniu untuk mewakili kasus hukum mereka, tetapi akses ke klien mereka ditolak.

12 orang diwakili di pengadilan oleh pengacara yang ditunjuk oleh otoritas Cina daratan.

Sepuluh dari 12 orang dijatuhi hukuman minggu lalu oleh pengadilan di kota Shenzhen antara tujuh bulan dan tiga tahun penjara karena penyeberangan perbatasan ilegal, sementara dua yang termuda dikembalikan ke Hong Kong untuk diadili atas tuduhan terkait dengan protes anti-pemerintah tahun lalu.

Kedua pengacara mengkritik proses hukum Cina dan mengatakan mereka yakin ancaman lisensi terkait dengan kasus 12 aktivis Hong Kong, yang telah menuai kritik dari kelompok hak asasi internasional dan pemerintah asing.

Namun, para pengacara mengatakan pihak berwenang di yurisdiksi tempat mereka berada tidak menyebutkan kasus 12 aktivis Hong Kong dalam surat peringatan mereka, dan malah mengkritik mereka dengan alasan lain.

Dalam sepucuk surat yang dikirim Departemen Kehakiman Provinsi Sichuan dan dilihat Reuters, menuduh Lu "membuat beberapa komentar yang tidak pantas secara online dalam waktu yang lama, yang sangat merusak citra industri, dan menyebabkan dampak negatif pada masyarakat".

Departemen Kehakiman Sichuan mengatakan dalam pemberitahuan bahwa mereka akan mendengarkan banding Lu pada 13 Januari.

Sementara Ren, 40 tahun, menunjukkan kepada Reuters surat dari Departemen Kehakiman Provinsi Henan yang menuduhnya melanggar peraturan atas kasus yang dia ambil pada tahun 2018, yang mewakili seorang terdakwa dalam masalah agama.

Departemen kehakiman Henan tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Jika pengacara kehilangan lisensi mereka, mereka tidak akan dapat berpraktik hukum di Cina.

Ren mengatakan departemen kehakiman, petugas keamanan nasional dan asosiasi pengacara, semuanya telah menekannya untuk membatalkan kasus Hong Kong, memperingatkan dia bahwa lisensinya dipertaruhkan.

Kerabat tahanan Hong Kong Wong Wai-yin, yang mempekerjakan Ren, mengatakan mereka "terkejut" dengan kesulitan yang dihadapi Ren.

Ren baru-baru ini mewakili Zhang Zhan, seorang jurnalis warga yang dijatuhi hukuman empat tahun penjara atas laporannya tentang wabah virus corona di Wuhan.

Pengacara hak asasi manusia di Cina sering menjadi sasaran hukuman penjara atau pemecatan, dan kelompok hak asasi manusia mengatakan tekanan seperti itu telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir di bawah Presiden Xi Jinping.

Sumber:

https://www.reuters.com/article/us-hongkong-security-lawyers/chinese-lawyers-involved-with-hk-activists-say-they-face-losing-licences-idUSKBN29A0SD?il=0