Penyelidikan Putra Joe Biden Menguji Independensi Departemen Kehakiman AS

Jumat, 11 Desember 2020 13:10 WIB

Wakil Presiden, Joe Biden (kanan), dan putranya Hunter jelang inagurasi presiden Barack Obama di Washington, 20 Januari 2009. Hunter dikeluarkan dari AL pada awal tahun ini dan tidak menjelaskan apa penyebabnya. REUTERS/Carlos Barria

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pejabat Departemen Kehakiman AS dan pakar hukum mengatakan penyelidikan kriminal federal yang baru terungkap terkait bisnis putra Joe Biden, Hunter, akan mempersulit pemilihan jaksa agung AS yang baru oleh presiden terpilih.

Hunter Biden mengungkapkan pada hari Rabu bahwa Kantor Kejaksaan AS di Delaware sedang menyelidiki urusan perpajakannya. Media melaporkan bahwa masalah tersebut berasal dari pekerjaannya di sejumlah termasuk Cina.

Presiden Donald Trump dan sekutunya dari Partai Republik di Kongres menjadikan transaksi bisnis Hunter Biden di Cina dan Ukraina sebagai senjata untuk menyerang Joe Biden selama kampanye pemilu 2020. Hunter Biden membantah melakukan kesalahan, dan ayahnya merilis pernyataan dukungan setelah pengungkapan tersebut.

Namun, pengungkapan kasus ini meningkatkan pengawasan terhadap Joe Biden untuk menjalankan Departemen Kehakiman, jabatan Kabinet dengan profil tertinggi yang belum dia isi.

Siapa pun yang akan ditunjuk kemungkinan akan menghadapi serangkaian pertanyaan dari Partai Republik tentang masalah tersebut dalam sidang konfirmasi Senat awal tahun depan.

Advertising
Advertising

"Biden pasti akan diberi kesempatan pada awal pemerintahannya untuk membuktikan bahwa dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan tentang menjaga independensi Departemen Kehakiman," kata Kathleen Clark, seorang profesor hukum di Universitas Washington di St. Louis dan seorang pakar etika pemerintahan, dikutip dari Reuters, 11 Desember 2020. "Ini jelas merupakan masalah yang sangat sensitif, anaknya sedang dalam penyelidikan kriminal."

Hunter Biden menyaksikan ayahnya, Joe Biden, dalam acara debat di Centre College, Danville, Ky, 11 Oktober 2012. Joe Biden belum berkomentar mengenai kabar ini. AP/Pablo Martinez Monsivais

Tim transisi Biden yakin bahwa jaksa agung akan dapat sepenuhnya menjawab pertanyaan tentang independensi kantor dan integritas penyelidikan, menurut dua pejabat transisi.

Selama kampanye, Biden mengkritik Jaksa Agung Bill Barr, yang dia tuduh mempolitisasi departemen dan terlalu setia kepada Trump dan agendanya. Dia berjanji untuk mengembalikan independensi Departemen Kehakiman dari Gedung Putih.

Dalam wawancara dengan CNN minggu lalu Joe Biden menegaskan kembali janjinya.

"Saya tidak akan memberi tahu mereka apa yang harus dan tidak harus mereka lakukan," kata Biden. "Saya tidak akan mengatakan ajukan tuntutan A, B, atau C - saya tidak akan memberi tahu mereka. Itu bukan perannya, ini bukan Departemen Kehakiman saya, ini Departemen Kehakiman rakyat."

Setelah menjabat pada 20 Januari, Biden mengatakan dia akan mengeluarkan perintah eksekutif yang mengarahkan bahwa tidak ada staf Gedung Putih atau anggota pemerintahannya yang boleh memulai, mendorong, menghalangi, atau secara tidak tepat memengaruhi penyelidikan atau penuntutan tertentu untuk alasan apa pun, dan dia akan berjanji untuk memberhentikan siapa pun yang mencoba melakukannya.

Joe Biden kemungkinan juga menghadapi tekanan Partai Republik untuk mempertahankan jaksa Delaware yang menjalankan penyelidikan terhadap Hunter Biden, David Weiss, atau bahkan menunjuk penasihat khusus untuk memastikan Gedung Putih tidak ikut campur.

Di awal masa jabatan Trump, Partai Demokrat meminta penasihat khusus untuk menyelidiki campur tangan Rusia dalam pemilu 2016. Jaksa Agung Jeff Sessions kemudian menunjuk Robert Mueller untuk memimpin penyelidikan.

Senator Josh Hawley, anggota Republik dari Komite Kehakiman, yang akan mengadakan sidang pencalonan untuk pemilihan Biden, mengatakan pada hari Kamis bahwa Joe Biden harus berjanji untuk mempertahankan semua pengacara Departemen Kehakiman yang terlibat dalam penyelidikan tersebut.

Spekulasi tentang pilihan Biden berpusat pada Doug Jones, senator AS dari Alabama yang kalah dalam pencalonannya kembali; Sally Yates, yang merupakan wakil jaksa agung selama pemerintahan Obama; serta hakim pengadilan banding federal Merrick Garland dan Deval Patrick, mantan gubernur Massachusetts.

Jones memiliki ikatan pribadi dengan Joe Biden sejak 40 tahun yang lalu, yang dapat memperumit netralitas.

Sumber:

https://uk.reuters.com/article/uk-usa-biden-hunter/probe-of-bidens-son-places-new-scrutiny-on-u-s-attorney-general-pick-idUKKBN28K37S

Berita terkait

Biden Telepon Netanyahu Lagi Soal Rencana Serangan ke Rafah, Ini Katanya

2 hari lalu

Biden Telepon Netanyahu Lagi Soal Rencana Serangan ke Rafah, Ini Katanya

Gedung Putih mengatakan Biden menegaskan kembali "posisinya yang jelas" ketika Israel berencana menyerang Kota Rafah, wilayah paling selatan di Gaza

Baca Selengkapnya

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

3 hari lalu

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

Puluhan kampus di Amerika Serikat gelar aksi pro-Palestina. Apa saja tindakan represif aparat terhadap demonstran?

Baca Selengkapnya

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

3 hari lalu

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

DPR Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang yang akan melarang penggunaan TikTok

Baca Selengkapnya

Eks Diplomat Inggris: AS Panik Drone Rusia Hancurkan Tank Abrams Ukraina

3 hari lalu

Eks Diplomat Inggris: AS Panik Drone Rusia Hancurkan Tank Abrams Ukraina

Percepatan bantuan militer senilai US$6 miliar ke Ukraina mencerminkan kepanikan yang dirasakan oleh pemerintahan Joe Biden dan Kongres AS

Baca Selengkapnya

18 Negara Ini Desak Hamas Terima Kesepakatan Bebaskan Sandera

5 hari lalu

18 Negara Ini Desak Hamas Terima Kesepakatan Bebaskan Sandera

Sekelompok 18 negara meminta Hamas untuk segera membebaskan sandera dan menerima perjanjian gencatan senjata.

Baca Selengkapnya

Protes Kebijakan Biden di Gaza, Juru Bicara Deplu AS Mengundurkan Diri

5 hari lalu

Protes Kebijakan Biden di Gaza, Juru Bicara Deplu AS Mengundurkan Diri

Jubir bahasa Arab untuk Deplu AS telah mengundurkan diri dari jabatannya karena penentangannya terhadap kebijakan Biden di Gaza.

Baca Selengkapnya

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

5 hari lalu

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

Berbagi kampus di Amerika Serikat unjuk rasa mendukung Palestina dengan tuntutan yang seragam soal protes genosida di Gaza.

Baca Selengkapnya

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

6 hari lalu

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

Amerika Serikat resmi melarang TikTok karena alasan keamanan jika ByteDance tidak melakukan divestasi sahamnya. Perusahaan Cina itu melawan.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

6 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Menhan AS Sampaikan Ucapan Selamat dari Joe Biden ke Prabowo

6 hari lalu

Menhan AS Sampaikan Ucapan Selamat dari Joe Biden ke Prabowo

Presiden terpilih Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam membina kemitraan yang erat dengan AS.

Baca Selengkapnya