TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin, 7 Desember 2020, meyakinkan tidak akan mengkondisikan penjual senjata ke Mesir berdasarkan HAM. Sebab Macron tidak ingin memperlemah kemampuan Kairo dalam memberantas terorisme di wilayah itu.

Mesir dan Prancis memiliki keresahan yang sama pada stabilitas di sepanjang area Sahel, ancaman dari kelompok radikal di Mesir dan kevakuman politik di Libya. Rentetan kekhawatiran itu telah membuat hubungan ekonomi dan militer Prancis – Mesir semakin dekat di bawah kekuasaan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi.

Presiden Mesir Abdel Fattah el Sisi berbicara ketika bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di sela-sela Sidang Umum PBB tahunan di New York City, New York, AS, 23 September 2019. [REUTERS / Jonathan Ernst]

Akan tetapi, 17 kelompok HAM di Prancis dan internasional menerbitkan pernyataan yang menuding Presiden Macron sudah menutup mata atas naiknya pelanggaran kebebasan yang dilakukan di bawah pemerintahan Sisi. Pernyataan itu diterbitkan menyusul kunjungan Presiden Sisi ke Prancis.

“Saya tidak akan mengkondisikan masalah pertahanan dan kerja sama ekonomi pada pelanggaran HAM,” kata Macron, meyakinkan.

Menurut Macron, sekarang ini jauh lebih efektif untuk memiliki sebuah kebijakan yang mengutamakan dialog ketimbang melakukan boikot yang hanya akan mengurangi efektifitas salah satu mitranya dalam memerangi terorisme.

Pejabat Prancis dituding telah mengesampingkan kritik yang menyebut pemerintah itu memiliki sebuah kebijakan yang memungkinkan Prancis mengabaikan deklarasi negara lain terkait catatan negara tersebut. Namun yang terjadi Prancis malah dinilai menaikkan kekhawatiran publik.

“Saya tidak tahu apa manfaat yang kita peroleh dari kunjungan ini (Presiden Sisi). Ini hanya kunjungan bisnis biasa,” kata seorang diplomat Prancis menyoroti posisi Presiden Macron.

Pada rentan waktu 2013 – 2017, Prancis menjadi penyuplai utama senjata ke Mesir. Sekarang ini kontrak tersebut sudah mengering, termasuk kesepakatan untuk pembelian jet tempur Rafale dan sejumlah kapal perang tingkat tinggi.

Sejumlah diplomat mengatakan itu semua terkait dengan masalah keuangan sama seperti respon Prancis yang khawatir dengan masalah pelanggaran HAM. Presiden Sisi menampik tudingan telah melakukan pelanggaran HAM.

“Sangat tidak pantas Anda menggambarkan negara Mesir, semua yang dilakukan rakyatnya dan stabilitas di kawasan lalu mengaitkannya dengan rezim yang menindas. Kami tidak punya hal yang harus ditakutkan atau hal yang membuat kami malu,” kata Presiden Sisi.

Sementara itu, Macron mengatakan pembebasan anggota kelompok Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) adalah sebuah langkah awal dan Presiden Sisi sudah diberikan daftar individu yang harusnya dibebaskan.

Sumber: https://in.reuters.com/article/france-egypt-idINKBN28H1LX