TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Swedia akan meningkatkan anggaran belanja militer sekitar 40 persen selama lima tahun ke depan dan menggandakan jumlah wajib militer untuk memperkuat pertahanannya di tengah meningkatnya ketegangan dengan Rusia.

Swedia, yang bukan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tetapi menikmati hubungan dekat dengan blok itu, dan mngurangi pengeluaran militernya setelah berakhirnya perang dingin untuk menghemat uang.

“Kami memiliki situasi di mana pihak Rusia bersedia menggunakan cara militer untuk mencapai tujuan politik, “kata Menteri Pertahanan Swedia, Peter Hultqvist, kepada wartawan seperti dikutip dari Reuters, 15 Oktober 2020.

"Berdasarkan itu kami memiliki situasi keamanan geo-politik baru yang harus dihadapi."

Hultqvist mengatakan, proposal baru itu berarti peningkatan anggaran militer sebesar US$ 3,10 miliar atau setara Rp 45,7 triliun untuk tahun 2025.

Pemerintah Swedia juga mengatakan bahwa anggaran militer akan ditingkatkan secara berturut-turut antara tahun 2021 dan 2025, serta akan mendanai penambahan personel militer menjadi sekitar 90.000 dari 60.000 personil saat ini, termasuk brigade mekanis baru dengan artileri yang diperbarui.

Meningkatnya aktivitas Rusia di Kawasan Laut Baltik telah mendorong Swedia bergegas kembali dengan program persenjataannya termasuk pembelian rudal Patriot dari Amerika Serikat.

Bulan lalu, Swedia memprotes Rusia setelah dua kapal perangnya memasuki perairan Swedia tanpa izin dan telah berulang kali mengeluh tentang pesawat militer Rusia yang terbang terlalu dekat bahkan melanggar wilayah udara Swedia.

Angkatan Laut Swedia akan mendapatkan kapal selam ekstra sehingga jumlahnya menjadi lima unit. Jumlah armada korvet juga akan diperbarui. Sementara Angkatan Darat serta Angkatan Udara akan mendapatkan sistem persenjataan yang ditingkatkan.

Swedia mengakhiri wajib militer pada tahun 2010, tetapi menerapkan kembali wajib militer untuk pria dan perempuan pada tahun 2017.

FARID NURHAKIM | REUTERS